Pak Sandi Bilang, Seluruh Honorer K2 Layak Diangkat jadi PNS

Rabu, 20 Maret 2019 – 11:59 WIB
Sandiaga Uno saat debat cawapres Minggu (17/3) malam. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Pusat Forum Hononer K2 Persatuan Guru Republik Indonesia (FHK2-PGRI) Riyanto Agung Subekti mengatakan, pascadebat cawapres 17 Maret, Sandiaga Uno kembali bertemu dengan tenaga honorer di Banyuwangi.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan 19 Maret itu, Sandi menegaskan komitmen sejak awal untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Juga mengangkat tenaga honorer K2 menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara bertahap.

BACA JUGA: Pengamat: Gagasan Ma’ruf Amin soal Kebudayaan Lokal Sangat Menarik

"Alhamdulillah Pak Sandi memegang teguh janjinya. Beliau komitmen berjuang untuk guru honorer dan meningkatkan kesejahteraan," ujar Itong, sapaan akrab Riyanto kepada JPNN, Rabu (20/3).

Tidak hanya guru honorer, tenaga teknis K2 lainnya juga jadi prioritas pasangan capres-cawapres 02 Prabowo-Sandiaga. Apalagi keduanya sudah mendapatkan banyak masukan tentang muasal honorer K2.

BACA JUGA: Bayi yang Baru Lahir Itu Diberi Nama Sandiaga Uno

BACA JUGA: Upah Guru Honorer K2 Rp 10 Ribu per Hari, Beli Beras Rp 8 Ribu

"Pak Sandi bilang, sebenarnya seluruh honorer K2 sudah layak diangkat PNS. Mau bilang kompetensinya rendah tapi faktanya tenaga mereka yang dipakai puluhan tahun. Saat inilah tinggal memperjelas statusnya," tutur Itong.

BACA JUGA: Debat Cawapres: Gagasan Sandiaga Dinilai Lebih Relevan bagi Milenial

Sandi, lanjut Itong, prihatin dengan gaji yang diterima honorer. Melaksanakan tugas PNS tapi honor yang diterima jauh di bawah standar kelayakan hidup.

"Kalau pendidikan di negara kita mau maju dan melahirkan generasi yang bisa berdaya saing, kita harus menghargai betul kesejahteraan para guru. Tidak layak apabila gaji para guru Rp 200 sampai Rp 500 ribu. Paling tidak, minimal kita harus angkat kesejahteraannya sesuai upah minimum yang sudah ada ditetapkan oleh pemerintah juga," kata Itong mengutip Sandi.

BACA JUGA: Kucuran DAU ke Pemda yang tak Mampu Gaji PPPK Bisa Picu Kegaduhan

"Kalau para guru tidak diberikan penghargaan dan kompensasi sepantasnya, bagaimana anak-anak didiknya bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas," sambungnya. (esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... PoliticaWave: Maruf Amin Unggul di Semua Segmen Debat Cawapres


Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler