jpnn.com, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk menjadi fondasi bagi program satu data pemerintah. Dengan memiliki program satu data yang bisa dikelola oleh Telkom. Karena data milik pemerintah, maka bisa juga mendukung transparansi program-program pemerintah yang juga dapat menekan terjadinya korupsi.
Data yang tersedia termasuk pangan, energi, infrastruktur, maritim, pendidikan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, industri, pariwisata, hingga reformasi birokrasi.
BACA JUGA: Jika Jawaban Bu Risma Seperti Itu, Berarti Sudah Siap jadi Menteri Sosial
Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mendukung rencana Erick Thohir mendorong program satu data untuk dapat segera direalisasikan, sebab Indonesia masih memiliki masalah dengan seringnya tumpang tindih data yang berakibat tidak validnya data.
“Pertama data ini sudah lama sering tumpang tindih dan segera diwujudkan karena untuk satu data, Indonesia punya data yang dipakai tidak hanya untuk keperluan program pemerintah tetapi seperti penanganan Covid sekarang ini, tapi juga untuk keperluan yang lain kaitannya dengan perizinan, bisnis atau yang lain,” ujar Trubus, Kamis (24/12).
BACA JUGA: Solusi dari Menteri Erick Thohir agar BUMN dan UMKM Kuat Menghadapi Pandemi
Trubus menambahkan, keberadaan satu data yang transparan sangat dibutuhkan, mengingat program-program pemerintah harus tepat sasaran, namun masih banyak data yang tidak terverifikasi dengan baik dan sinkron antara satu lembaga dengan lainnya.
Sehingga harus meniggalkan ego sektoral antara Kementerian dan Lembaga, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Misalnya kita mengeluarkan suatu kebijakan Bansos selalu dihadapkan persoalan data, data yang berbeda-beda tidak sinkron antara satu dengan yang lain, bahkan antara Kementerian dan lembaga punya data sendiri-sendiri,” sambungnya.
Dengan data yang tidak valid, kata Trubus sulit bagi pemerintah untuk membuat suatu program yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat, misalnya untuk pengentasan kemiskinan atau pemberdayaan orang-orang miskin.
“Data orang miskin di Indonesia itu tidak ada data yang valid itu gak ada, jadi ini kan sulit bagaimana kita memprogramkan,” ungkap Trubus.
Untuk itu, lanjut Trubus, Telkom harus bisa mengumpulkan atau mengintegrasikan dan memverifikasi data yang tersebar di setiap Kementerian atau Lembaga. Telkom sudah memiliki infrastruktur data center, punya anggaran dan dukungan dari Pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN.
“Kalau sekarang Telkom punya keberanian, punya political will, terus punya infrastruktur, punya anggaran dan sekaligus punya dukugan policy dari pemerintah pusat, menurut saya segera dilaksanakan secepat-cepatnya,” tuntas Trubus.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich