jpnn.com - JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan, Bandung, Asep Warlan Yusuf menyatakan kasus dwikewarganegaraan mantan Menteri ESDM, Archandra Tahar dan seorang pelayar SMA calon Paskibraka, Gloria Natapradja Hamel sungguh memalukan rakyat Indonesia di mata dunia.
Hal tersebut terjadi ,menurut Asep, karena parahnya pemahaman hukum tentang kewarganegaraan di lingkaran Istana.
BACA JUGA: Inilah Komposisi Pasukan Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI
"Parah benar kasus ini. Pemahaman Istana terhadap undang-undang (UU) minim sekali. Kasus Archandra dan Natasha jelas berbeda dan ini benar-benar memalukan rakyat Indonesia di dunia karena telah mempertontonkan kekonyolan sikap," kata Asep, saat dihubungi wartawan, Selasa (16/8).
Dijelaskan Asep, dalam kasus Archandra presiden sudah kecolongan karena mengangkat seorang yang berkebangsaan asing menjadi menterinya. Dalam kasus Gloria, justru dibatalkan pelantikannya sebagai anggota Paskibraka padahal dia berhak.
BACA JUGA: Ribuan Personel TNI Terlibat HUT RI Ke-71 di Istana Merdeka
"Alhasil, pelajar SMU yang masih berhak memiliki dua kewarganegaraan karena belum berusia 18 tahun dan belum menikah harusnya masih diakui sebagai warga negara seperti yang diatur dalam UU justru dianggap bukan warga negara, sehingga dia digagalkan untuk menjadi anggota paskibraka," tegasnya.
Selain itu, dia juga menyayangkan sikap para menteri di kabinet Jokowi menambah keruh permasalahan dengan mengeluarkan berbagai pernyataan yang menyesatkan.
BACA JUGA: Inilah Nama-nama Juara Transmigran Teladan 2016
"Mensesneg Pratikno, Menkopolhukam Wiranto begitu menggebu-gebu membela bahwa Archandra bukan warga negara Amerika Serikat. Para menteri lainnya memberikan cap Gloria sebagai warga negara asing yang tidak berhak menjadi anggota Paskibraka. Ini kan konyol sekali," ujar Asep.
Karena itu, Asep berharap Jokowi menganulir putusannya dan mengangkat Gloria menjadi anggota Paskibraka karena memang Gloria masih warga negara Indonesia dan alasan yang dikemukakan bahwa Gloria tidak berhak sebaiknya dianulir.
"Kalau dalam kasus Archandra meski dengan basi-basi yang panjang, Jokowi akhirnya mau mengakui kesalahannya dengan memberhentikan secara hormat Menteri ESDM Archandra Tahar, maka hal yang sama seharusya juga dilakukan Jokowi untuk menganulir putusannya tidak mengangkat Gloria menjadi Paskibraka," pintanya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kapolri dan Kepala PPATK Bertemu 4 Mata Bahas Aliran Dana Fredi Budiman
Redaktur : Tim Redaksi