jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Mudiyati Rahmatunnisa mengatakan Calon Presiden (Capres) ke depan harus memiliki pemahaman politik dan ekonomi global.
Ia menilai di tengah ketidakpastian situasi global di masa mendatang, sangat penting memiliki pemimpin yang paham betul situasi politik tidak hanya di dalam negeri tapi juga luar negeri.
BACA JUGA: Fauzi Baadila dan Haris Rusly Moti Resmi Jadi Pemimpin Relawan Pendukung Prabowo
"Jangan sampai kita negara besar hanya sebagai objek negara-negara luar. Jadi memang sangat penting sekali untuk kemudian memiliki pemimpin yang punya kapasitas dan kapabilitas untuk ikut serta menentukan proses-proses yang berlangsung di kancah global," kata Mudiyati saat dihubungi wartawan, Rabu (14/6).
Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unpad ini menilai keberhasilan pemeritahan Joko Widodo dalam menyelenggarakan Presidensi G20 menjadi sebuah standar cukup tinggi untuk pemimpin indonesia berikutnya.
BACA JUGA: Ustaz Maulana Sebut Cak Imin Pemimpin yang Menyenangkan dan Pintar
Menurutnya pemimpin Indonesia selanjutnya harus bisa bisa berkiprah penting dan ikut menjadi pengendali dari proses politik serta ekonomi di kancah global.
"Saya tidak akan spesifik tentunya menyebutkan kandidat karena sekarang masih dinamis," ujarnya.
BACA JUGA: Dukungan Kuat Erick Thohir Menjadi Cawapres Berkat Rekam Jejak Pemimpin Sukses
"Saya pikir kandidat-kandidat yang sekarang digadang-gadang siapapun ya menurut saya adalah politisi-politiai ulung yang punya kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni dan sangat paham dengan situasi politik tidak hanya di dalam negeri tetapi juga luar negeri," pungkasnya.
Sebelumnya, Menko Perekonomian yang juga digadang-gadang sebagak capres dari Partai Golkar, Airlangga Hartarto menyampaikan penolakannya terhadap peraturan baru European Union (EU) atau EU Deforestation Regulation (EUDR) yang ditujukan untuk mengekang deforestasi global.
Airlangga menilai kebijakan tersebut merugikan negara produsen sawit serta sejumlah komoditas pangan atau hasil hutan, khususnya para petani kecil.
Kebijakan ini juga dinilai sebagi bentuk imprealisme gaya baru.
Hal itu langsung disuarakan Airlangga saat datang ke markas EU di Brussels bersama Deputi Perdana Menteri Malaysia Fadillah Yusof.
Di lain hal, Menteri Pertahanan yang juga merupakan Capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto, mengajukan proposal perdamaian untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina.
Proposal tersebut disampaikan saat menghadiri KTT Pertahanan Dialog di Shangri-La Hotel, Singapura pada Sabtu, 3 Juni 2023. (dil/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif