jpnn.com - JAKARTA – Pakar Kemaritiman, Jaleswari Pramodhawardhani yang .juga menjabat Deputi V Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Strategis Polhukam dan HAM Kantor Staf Presiden mengatakan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat ini, mencanangkan dalam lima tahun ke depan Indonesia sudah bisa kembali ke jati dirinya sebagai negara maritim.
Kelima pilar utama poros maritim tersebut yaitu membangun budaya maritim/ekonomi maritim; membangun sumber daya maritim; pembangunan infrastruktur maritim; diplomasi maritim; dan memperkuat pertahanan maritim.
BACA JUGA: Jelang HUT Ke-55 Kolinlamil, Gelar Sarasehan Poros Maritim
“Kelima pilar ini memiliki makna sendiri-sendiri,” ujar Jaleswari saat Sarasehan Nasional dalam rangka menyambut HUT ke-55 Kolinlamil, di Markas Komando (Mako) Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara seperti siaran pers Kadispen Kolinlamil, Letkol Laut (KH) Bazisokhi Gea, Kamis (2/6).
Menurut Jaleswari, ada tiga kata kunci filosofi kenapa presiden mencanangkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Pertama, poros maritim dunia itu harus dilihat sebagai ajakan, gagasan untuk kembali ke jati diri Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar. Pencanangan tersebut sebagai ajakan bahwa masa depan kita ada di laut,” katanya.
BACA JUGA: NasDem Anggap Golkar Menyalip di Tikungan
Kedua, Indonesia yang berada pada posisi strategis di antara dua samudera yakni Hindia dan Pasifik secara geografi dan geostrategi serta ekonomis, bisa memainkan perannya yang lebih besar sebagai negara yang besar. Ketiga, gagasan poros maritim dunia bukan hanya sekadar konseptualisasi semata atau abstraksi semata dari sebuah gulungan cita-cita tetapi itu harus ada implementasi di lapangan.
Menurut Jaleswari, untuk mengimplementasikan konsep ini memang tidak mudah. Bukan saja pembangunan infrakstruktur tetapi bagian dari membangun budaya maritim melalui pendidikan sebagai landasan. Dan, TNI Angkatan Laut telah jauh-jauh hari mengawali langkah ini dengan memasukan kurikulum tentang kebaharian dalam mensosialisakan gagasan budaya maritim, karena tidak mudah untuk mengubah cara berpikir untuk kembali melihat ke laut.
BACA JUGA: Luhut: Masa di Pelabuhan Kena Torpedo
“Untuk mengubah mindset dari darat ke laut bukan hal yang mudah, perlu waktu yang cukup untuk mengubah pola pikir tersebut. Untuk itulah perlu adanya sosialisasi nilai-nilai kemaritiman dalam aspek pendidikan baik dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi,” ujar Jaleswari yang pernah bergabung sebagai peneliti LIPI ini.
Jaleswari menambahkan gagasan poros maritim terkait tugas TNI AL sebagai pertahanan maritim memiliki dua makna poros maritim dan Drone (pesawat tanpa awak) yang mensimbolkan konektivitas antara wilayah maritim barat dengan wilayah maritim timur atau tol laut. Untuk itu, kata dia, Kolinlamil jelas memiliki peran dalam membantu pemerintah mewujudkan gagasan tersebut.
Sedangkan masalah pertahanan maritim, menurut Jaleswari, bukan hanya sekadar jumlah kapal perang dan persenjataan yang dimiliki atau soal geo politik serta geo strategis. Poros maritim mensyaratkan beberapa hal, mulai isu prioritas anggaran yang dibutuhkan, wilayah sasaran dan regulasi.
“Sal regulasi otoritas yang memiliki kewenangan dalam hal kebijakan yaitu Kementerian Pertahanan, institusi yang menjadi pelaksana di lapangan TNI AL dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Sedangkan masalah kemampuan pertahanan maritim dari Brown Water Navy menjadi Green Water Navy kembali menjadi tugas para pengambil keputusan politik atau Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat.
Tampak hadir pula dalam sarasehan ini, antara lain Kepala staf Kolinlamil Laksma TNI Roberth Wolter Tappangan, Wakil Komandan Seskoal Laksma TNI Sulistyanto, Pamen Disdikal (mewakili Kadisdikal) dan para Asisten Pangkolinlamil serta para pejabat utama Kolinlamil.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nyali Ade Komarudin Awasi Anggota DPR Dipertanyakan
Redaktur : Tim Redaksi