jpnn.com, JAKARTA - Pakar ekonomi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Didin S. Damanhuri menegaskan proyek food estate yang ditangani Menteri Pertahanan Prabowo Subianto cenderung militeristik dan bersifat pemaksaan.
“Food Estate era Jokowi ini diserahkan kepada Menteri Pertahanan Prabowo sehingga warna militerisme pertanian terjadi. Dalam pelaksanaannya bersifat pemaksaan mirip tanam paksa zaman Belanda. Begitupun dalam penyelesaian konflik agraria tidak dengan cara-cara demokratis, tapi cenderung mengedepankan penggunaan aparat atau koersif,” ujarnya, Sabtu (25/11).
BACA JUGA: Mobilisasi Perangkat Desa Dukung Prabowo-Gibran Sebagai Bentuk Pelanggaran Berat Pemilu
Didin mengatakan, sebenarnya Food Estate merupakan skenario G20 untuk menghadapi krisis pangan dunia.
Indonesia kebagian untuk membangun Food Estate tersebut berbasis korporaso dan tidak melibatkan Petani dalam proses pelaksanannya.
BACA JUGA: Sukarelawan Benteng Jokowi Alihkan Dukungan ke Prabowo-Gibran
“Hal ini berdampak kepada nasib petani serta lingkungan ekologis yang rusak serta makin mempeburuk konflik agraria. Petani tidak dilibatkan dalam membangun food estate tersebut, padahal mereka itulah menjadi tulang punggung produksi nasional padi dan pangan lainnya termasuk tercapainya swasembada di era Orba maupun sempat dicapai saat era reformasi, meski tidak panjang waktunya,” ujarnya.
Sementara, lanjutnya, food estate mengandalkan korporasi besar dengan bentangan lahan yang sangat luas.
BACA JUGA: TKD Jakarta Prabowo-Gibran Pengin Menguasai Ibu Kota, Kalau Bisa Satu Putaran
Itu terjadi di era Susilo Bambang Yudhoyono di Papua maupun Era Jokowi di Kalimantan tengah dan Sumatera Utara.
“Hal itu berdampak pada kerusakan lingkungan, karena dalam lahan yang sangat luas itu bersifat monokultur dan umumnya mlibatkan tanah gambut. Juga berdampak makin menambah parahnya konflik agraria, karena banyak mengambil tanah-tanah adat atas nama Proyek Strategis Nasional,” kata Didin.
Hasilnya pun, lanjutnya, Food Estate ini sangat jauh dari tercapainya swasembada pangan.
"Buktinya impor pangan jalan terus. Harusnya swasembada pangan melibatkan petani dengan konsolidasi lahan dan dibangun cooperative farming dan jumah penyuluh yang memadai,” tandasnya. (jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : JPNN.com