PAN: Hatta Rajasa Dinilai Capres Paling Layak

Selasa, 30 Oktober 2012 – 21:18 WIB
JAKARTA - Sekretaris jenderal (Sekjen) DPP PAN Taufik Kurniawan, mengatakan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa sebagai capres layak hukum.

“Capres itu harus layak hukum. Artinya, memiliki kendaraan politik, sebagaimana peraturan undang-undang yang menyebutkan pasangan di pilpres diusung parpol atau gabungan partai politik. PAN tentu sebagai kendaraan politik Hatta di Pilpres 2014. Tinggal persoalannya, bagaimana kader dan simpatisan bekerja keras agar bisa memiliki suara minimal 20 persen. PAN harus mampu meraih suara signifikan di pemilu legislatif,” kata Taufik kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/10).
 
Untuk itu, Wakil Ketua DPR ini menolak adanya wacana capres alternatif. “Kayak ban serep saja,” tuturnya.
 
Jika melihat perjalanan PAN dari pemilu pertama kali yang diikutinya, partai berlambang matahari terbit ini terus mengalami trend penurunan suara. Mulai dari pemilu 1999 meraup 7.528.956 (7,12 persen). Pada pemilu 2004, 7.303.324 (6,44 persen). Pemilu 2009 sebesar 6.254.580 (6,1 persen).
 
“PAN memiliki tugas berat untuk mendongkrak perolehan suara. Tugas PAN selaku mesin politik Hatta Rajasa untuk mendongkrak suara dengan cara melakukan kerja keras dan terobosan. Serangkaian terobosan harus dilakukan PAN agar penetapan Rakernas PAN dapat berjalan sesuai harapan. Jika hal itu dilakukan secara maksimal, bukan tidak mungkin PAN mampu memperoleh suara dua digit pada pemilihan umum 2014. Dengan memperoleh suara sebesar dua digit, maka jalan bagi Hatta Rajasa untuk ikut serta dalam kontestasi pemilihan presiden 2014 akan kian terbuka,” ungkap Taufik.
 
Sementara, Ketua Fraksi PAN DPR Tjatur Sapto Edy mengatakan, Hatta merupakan sosok calon presiden yang santun.
 
“Meski Rakernas partai resmi mengusung Hatta, dia sampai saat ini belum menyatakan bersedia. Sikap malu-malu itu dapat diartikan sebagai wujud kesantunan politik Hatta, mengingat dirinya saat ini masih tercatat sebagai salah seorang menteri pada KIB II. Hatta sadar betul tidak etis jika seorang pejabat publik mengumbar hasrat menjadi calon presiden secara berlebihan,” kata Tjatur.
 
Sejumlah pengamat pun sepakat jika jabatan publik Hatta Rajasa menjadi nilai tambah bagi Menko Perekonomian ini menuju RI 1.
 
“Keunggulan Hatta adalah karena memiliki kendaraan politik, kemungkinan PAN berkoalisi dengan Demokrat karena hubungan kekerabatan, serta menjabat sebagai pejabat publik sebagai Menko Perekonomian dan tiga jabatan menteri sebelumnya,” kata pengamat dari Indo Barometer M Qodori. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Setelah Sipol, KPU Kembangkan Sidalih dan Silog

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler