jpnn.com, MANADO - Berbagai upaya pemerintah daerah dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan stabilitas dan ketahanan. Menurut Pangdam XIII/Merdeka Mayjen Ganip Warito, di antaranya dengan terus memelihara sinergitas antar komponen masyarakat.
Hal ini harus dimulai dari level terendah, yaitu desa. Warsito mengagas terobosan ‘Tiga Pilar Desa’ atau disingkat TPD berkantor bersama.
BACA JUGA: Mandi Keringat, Tiga Polisi Ini Menuai Kekaguman Warga
Konsep ini yaitu menghadirkan tiga elemen penting di dalam satu kantor pelayanan. “Yaitu terdiri dari Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari unsur Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) TNI AD, Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Babinkamtibmas) dari unsur Polri, dan kepala desa dari unsur pemerintah daerah,” ungkap jenderal bintang dua tersebut seperti dilansir Manado Post (Jawa Pos Group).
Namun, menurut pangdam, langkah nyata sinergitas TPD ini tidaklah mudah. Hal ini mengingat berbagai keterbatasan masing-masing pihak. Sebab, menurutnya, tidak jarang kehadiran TPD justru sebagai pemadam kebakaran.
BACA JUGA: Brigadir Andy Go To School Punya Anak Lagi, Nih Nama Uniknya
“Karena hanya sempat bertemu apabila ada permasalahan yang sudah terjadi,” ungkapnya.
Menurutnya, diperlukan langkah nyata untuk menjamin peran dan fungsi TPD yang selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Di antaranya dengan membangun kantor bersama.
BACA JUGA: Terima Kasih, Pak Polisi Rela Berlebaran di Jalanan demi Amankan Idulfitri
“Langkah ini merupakan salah satu solusi untuk menghadirkan negara untuk melayani dan melindungi rakyatnya,” beber pangdam.
Ide ini lanjut perwira tinggi TNI AD tersebut, di dasarkan pada Perpres Nomor 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Khususnya tentang agenda prioritas nasional, yang kemudian lebih dikenal dengan Nawacita.
“Dua poin dalam Nawacita menyebutkan, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Indonesia dan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,” papar pangdam.
Katanya, optimalisasi TPD di wilayah merupakan suatu keniscayaan. TPD lanjutnya bisa menjadi salah satu solusi untuk mewujudkan stabilitas daerah agar tercipta suasana yang aman, damai dan kondusif. Sehingga pembangunan di seluruh pelosok negeri dapat berjalan lancar.
Pada kenyataannya, menurut pangdam sinergitas TPD di tengah masyarakat tidaklah mudah. Karena berbagai keterbatasan dan masing-masing unsur TPD itu sendiri menjadi penghalang dalam menciptakan sinergitas.
“Di antaranya, kurangnya personel sehingga memiliki tanggung jawab lebih dari dua desa, permasalahan ini sering terjadi pada Babinsa (koramil) dan Babinkamtibmas (polsek). Karena keterbatasan ini, akhirnya satu orang Babinsa atau Babinkamtibmas memiliki tanggung jawab pembinaan lebih dari satu desa,” jelasnya.
Selain itu, tidak adanya dukungan sarana transportasi untuk Babinsa, Babinkamtibmas dan kepala desa juga menjadi permasalahan tersendiri. “Sarana transportasi ini tentunya harus disesuaikan dengan tipologi masing-masing wilayah. Apabila wilayah desa merupakan wilayah perairan, maka permasalahan sarana transportasi akan semakin sulit karena harus menggunakan transportasi air,” ungkap Warsito.
Lanjutnya, implementasi kantor bersama TPD ini dapat diterapkan di tiap kabupaten dengan tetap memperhatikan skala prioritas. “Maka kedua poin agenda prioritas pemerintah, yang ada di dalam Nawacita, apa yang diharapkan pemerintah pasti dapat terwujud,” kuncinya.(JPG/mp/fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Innalillah, Pak Kapolsek Meninggal usai Mengawal Takbiran
Redaktur & Reporter : Friederich