JAKARTA -- Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat, Andi Nurpati menilai kalau pemerintah tidak menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) denak kenaikan harga minyak internasional, maka semakin banyak APBN yang dikeluarkan untuk mensubsidi minyak. Sedangkan yang menikmatinya lebih banyak kalangan menengah ke atas yang memiliki kendaraan roda empat.
"Jadi, kalau pemerintah tidak menaikkan harga, kalau saya istilahnya lebih cocok menyesuaikan harga dengan kenaikan harga minyak internasional, maka yang terjadi adalah negara akan mengeluarkan APBN tambahan yang banyak untuk mensubsidi BBM yang mengalami kenaikan," ujarnya, Senin (5/3), di Jakarta.
Dia menambahkan, karena itulah harus dilakukan upaya penyesuaian saja. "Syukur-syukur nanti ada yang bisa dihemat dari subsidi yang akan dialokasikan kepada masyarakat miskin," katanya.
Apalagi, lanjut Andi, kelompok menengah ke ataslah yang banyak menikmati subsidi di bahan bakar jenis bensin untuk kendaraannya. "Sekarang yang banyak menikmati subsidi bensin banyak mana, kelompok masyarakat mana sih? Saya kira menengah ke atas ya, kalau bensin ya," imbuh Nurpati.
Namun, bagaimana dengan anggapan subsidi bisa dipertahankan kalau belanja pegawai dipangkas? Andi menegaskan, dari total APBN setahu dirinya lebih dari 50 persen itu untuk belanja pegawai. "Anda bisa dibayangkan kalau pegawai dikurangi gajinya. Itu bukan solusi yang terbaik. Karena kalau kita mengurangi gaji pegawai yang memang kondisinya sudah seperti itu. Orang-orang yang bapak ibunya pegawai negeri sudah tahu lah. Tidak cukup juga sebetulnya atau pas-pasan untuk hidup. Dan itu akan berdampak lebih luas kalau birokrasinya menghemat keuangan belanja pegawai," katanya.
Ia mengungkapkan, kalau mungkin menghemat pembangunan infrastruktur yang lain masuk di akal. "Misal membangun kantor DPR yang baru tidak jadi, ok. Dialihkan, itu logis. Tapi, kalau belanja pegawai, terlalu banyak. Berapa juta pegawai, se-Indonesia sampai pegawai paling rendah, bukan hanya pegawai atas. Sampai golongan I dan II, mau diapakan?," katanya. Karenanya, dia menegaskan kembali bahwa dampaknya akan pasti lebih besar. "Nanti PNS juga menuntut (hal sama) kepada pegawai swasta," katanya.
Dia mengatakan, saat ini pemerintah tengah berkoordinasi dengan DPR. "Apapun yang dihasilkan mewakili semua bangsa Indonesia. Kan DPR itu kan terdiri dari banyak partai," tegasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Subsidi Pangan Diusulkan Selain Beras
Redaktur : Tim Redaksi