jpnn.com, JAKARTA - Beberapa hari ini, masyarakat Indonesia dikagetkan dengan pemberitaan tentang Instagram Puspen TNI yang mengangkat keberhasilan TNI merekrut Calon Taruna berketurunan Prancis dalam sidang Pantukhir Catar 2019 yang diselenggarakan di Magelang pada Jumat (2/8/19).
Beberapa hari kemudian, baru diketahui bahwa catar berketurunan Prancis bernama Enzo, ternyata diduga berafiliasi dengan organisasi terlarang HTI (Hizbul Tahir Indonesia).
BACA JUGA: Enzo, Yatim Keturunan Prancis yang Lancar Baca Alquran Itu Lulus jadi Taruna Akmil, Lihat Videonya
Pantukhir adalah Proses Penentuan tahap yang terakhir yang diketuai oleh Panglima TNI, dalam menetapkan seseorang diterima menjadi calon taruna. kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat vital, pada tahapan ini adalah final check dan tidak boleh ada yang salah. Untuk itu bersifat tertutup.
Menurut Mayjen TNI (Purn) Ari Suyono, mantan Aspers Kasad menegaskan kegiatan Pantukhir adalah kegiatan yang tertutup bukan malah sengaja diekspose secara sensasional, apalagi digunakan sebagai wacana pencitraan Panglima TNI.
BACA JUGA: Pergulatan Hidup Marsekal Hadi Tjahjanto Bakal Difilmkan
“Dalam hal ini Panglima TNI telah menyimpang dari code of conduct dalam proses rekrutmen prajurit TNI,’ tuturnya seperti dilansir dalam siaran pers diterima, kemarin.
Pantukhir adalah Proses Penentuan tahap yang terakhir yang diketuai oleh Panglima TNI, dalam menetapkan seseorang diterima menjadi calon taruna. Oleh karena itu, kegiatan ini adalah kegiatan sangat penting, semua hasil seleksi diverikasi keseluruhan sehingga pada tahapan ini adalah final check dan tidak boleh ada yang salah. Oleh karenanya, kegiatan tersebut tidak dibenarkan untuk diekspose.
BACA JUGA: Panglima Yakin Prajurit Kostrad Mampu Menghadapi Persoalan di Luar Pengacau
Ari Suyono, yang cukup lama berdinas di Staf Personalia TNI menambahkan Panglima TNI seharusnya patuh dengan ketentuan itu. Polemik yang terjadi semua ini bersumber dari ekspose berlebihan yang sengaja diproduksi oleh Panglima TNI melalui Instagram Puspen TNI ditambah lagi Panglima TNI sebagai pimpinan sidang Pantukhir tidak cermat meneliti kondisi MI (mental Ideologi) calon taruna.
“Pantukhir adalah tahapan terakhir sehingga tidak boleh ada yang salah. Seperti sekarang, karena sudah terlanjur terekspose, bilamana memang terbukti, maka dampak psikologis menjadi sulit. Namun apapun yang terjadi, Panglima TNI harus bertanggung jawab dan berani mengakui kesalahannya sekaligus membatalkan keputusan yang telah dibuat sebagai konsekuensi dari penyimpangan yang terjadi.”
Menanggapi hal tersebut, Mahfud MD Menteri Pertahanan tahun 2000-2001, menegaskan bahwa Panglima TNI kecolongan.
Menurut Mahfud, TNI itu lembaga yang dikenal ketat, ya dikenal ketat tahu rekam jejak, kakeknya (Enzo) siapa, kegiatannya apa, ternyata ini lolos, sampai diberi penghargaan khusus oleh Panglima, diajak wawancara khusus dengan Panglima TNI. Namun tak lama setelah nama Enzo viral (Puspen TNI), lanjut Mahfud, ternyata bermunculan informasi di media sosial yang mengaitkan Enzo sebagai calon prajurit taruna TNI memantik reaksi keras dari publik.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menyarankan sebaiknya TNI memberhentikan yang bersangkutan. Sebab Mahfud menduga Enzo sejak awal tak memenuhi prasyarat untuk menjadi bagian dari TNI.
“Kalau menurut saya, tidak memenuhi syarat dari awal itu, melanggar prasyarat kalau memang gerakannya seperti itu. Tapi terserah TNI lah mau diapain,“ ujarnya.
Senada dengan Mahfud, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha meminta Panglima TNI jangan hanya bisa memviralkan tetapi perlu melakukan investigasi yang lengkap. Dalam hal ini, kalau memang terbukti, Hadi Tjahjanto selaku Panglima TNI dan sebagai Pimpinan sidang Pantukhir harus berani menganulir keputusan yang dibuatnya.
Kecolongan
Mayjen TNI (Purn) Ari Suyono menambahkan, “Saya memberi contoh lagi, apakah penggunaan bahasa Prancis yang dilakukan dalam dialog Panglima TNI dengan catar Enzo merupakan bahasa baku dalam wawancara pada proses Pantukhir. Faktor yang relevan dalam penentuan seseorang dinyatakan dapat diterima tidaknya sebagai catar. Kan tidak ada persyaratan tentang kemampuan berbahasa Prancis. Jadi ya engggak usah mengada-ada.“
Menurut Ari Suyono, proses wawancara yang dilakukan langsung oleh Panglima TNI merupakan tahap konfirmasi. Penggunaan bahasa Prancis dalam wawancara ini akan menghasilkan suatu personal judgement bahwa catar tersebut memiliki kemampuan berbahasa Prancis yang tinggi dan layak diterima sebagai Catar. Padahal kemampuan berbahasa Prancis bukan merupakan faktor yang relevan. Ditambah lagi yang mewancarai adalah Pimpinan Tertinggi dalam Pantukhir. Efek psikologisnya, semua anggota Pantukhir sebagai anggota Pantukhir tidak akan berani mengatakan bahwa Enzo tidak layak untuk menjadi catar. Di sinilah penilaian akan bias dan ini tidak boleh terjadi dalam kegiatan Pantukhir Catar.
Ari Suyono menegaskan kegiatan Pantukhir adalah Kegiatan Penilaian dan Penentuan seseorang diterima menjadi Catar. "Ini menentukan masa depan bangsa, masa depan TNI. Jadi jangan dibuat main-main, jangan dibuat sebagai media pencitraan, jangan jadi forum dagelan, ini harus dipahami Panglima TNI," katanya.
"Kalau Panglima TNI akan memublikasikan kemampuan dirinya dalam berbahasa Prancis, forumnya bukan di forum Pantukhir, ini jelas salah tempat, dan menyalahi ketentuan. Karena itu terkesan Panglima TNI sangat tidak serius dan sangat tidak fokus dalam tugas, jadinya begini, inilah yang disebut “ Kecolongan”.
Untuk itu, Panglima TNI harus bertanggung jawab penuh terhadap penyimpangan atas Pelaksanaan Pantukhir ini. Panglima TNI seharusnya menjadi contoh yang baik bagi semua prajurit termasuk anggota Panitia Pantukhir untuk patuh dan taat kepada aturan yang ada, bukan malah memberikan contoh yang tidak benar.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Panglima TNI dan Pangab Singapura Pimpin Sidang CARM Indosin HLC di Bandung
Redaktur & Reporter : Friederich