jpnn.com - JAKARTA – Jenderal TNI Gatot Nurmantyo harus segera memodernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), begitu nantinya dilantik sebagai Panglima TNI, menggantikan Jenderal TNI Moeldoko.
Pasalnya, selain persenjataan yang ada saat ini sudah sangat tidak memungkinkan, Presiden Joko Widodo juga telah meminta perombakan mendasar terkait manajemen alutsista, pascakecelakaan pesawat Hercules C-130 di Medan, Selasa (30/6).
BACA JUGA: Tiga Menteri Ini Dinilai Konsisten Implementasikan Gagasan Jokowi
“Relawan Arus Bawah Jokowi (ABJ) dukung penuh modernisasi TNI. Pembenahan dan penguatan TNI termasuk modernisasi alutsista sudah jadi agenda Presiden yang harus dilakukan Panglima TNI yang baru,” ujar Ketua Bidang Organisasi ABJ, Fendry Ponomban, Kamis (2/7).
Fendry yakin Gatot dapat melaksanakan amanat yang disampaikan Presiden, sebab memiliki kemampuan dan pengalaman yang selama ini sudah teruji. Karena itu secara khusus Fendry juga mengapresiasi sikap Komisi I DPR yang menyetujui usulan Presiden untuk mengangkat Gatot sebagai Panglima TNI yang baru.
BACA JUGA: Effendi Simbolon Sindir TNI Hanya Sibuk kalau Ada Panggung Dangdut
“Kami apresiasi atas langkah DPR yang langsung setuju dengan pilihan Presiden kepada Pak Gatot sebagai Panglima TNI. Pengalaman dan profesionalisme Pak Gatot sudah teruji,” katanya
Pandangan senada juga dikemukakan Sekretaris Jenderal DPP ABJ, Ronny Talapessy. Menurutnya, pengangkatan Gatot menjadi bagian dari penguatan institusi TNI dalam menopang program Nawa Cita Presiden Jokowi.
BACA JUGA: Ingin Berlibur, Tiga Anak Jaksa Ikut jadi Korban Hercules
“TNI harus solid, modern tetapi harus tetap berwajah humanis dan mengayomi rakyat sebagai pemegang kedaulatan,” kata Ronny.
Sebagaimana diketahui, Komisi I DPR memutuskan menyetujui Gatot menjadi Panglima TNI. Keputusan diambil secara aklamasi, tanpa ada satu pun fraksi yang menolak.
“Komisi I DPR secara musyawarah mufakat memutuskan menyetujui Jenderal Gatot Nurmantyo yang diajukan Presiden Joko Widodo sebagai calon Panglima TNI,” kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq di ruang rapat Komisi I, DPR, Rabu (1/7) malam.
Hasil keputusan akan dilaporkan ke Badan Musyawarah DPR yang selanjutnya diambil persetujuan dalam rapat paripurna. Setelah disahkan di paripurna, DPR akan menyerahkan hasil uji kelayakan dan kepatutan ini kepada Presiden Jokowi.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ingin Berkantor di DPP Golkar, John Kenedy Minta Bantuan Kapolri
Redaktur : Tim Redaksi