jpnn.com - JAKARTA - Pengamat kebijakan publik Tengku Wahyudi Saptaputra menilai, keberadaan panitia khusus hak angket Pelindo II DPR RI bisa menjadi pintu masuk menata BUMN agar lebih strategis demi kesejahteraan rakyat.
“Kehadiran Pansus Pelindo II merupakan momentum memperkuat kedaulatan ekonomi nasional,” tegas Tengku, pengamat dari Studi Kebijakan Publik Yogyakarta ini, Kamis (5/11).
BACA JUGA: Tjipta Lesmana: Menteri Berkinerja Baik Jangan GR Dulu!
Menurutnya, pelabuhan harus dilihat sebagai pintu gerbang perekonomian nasional. Pelabuhan juga menjadi benteng kedaulatan ekonomi terhadap berbagai kejahatan ekonomi seperti penyelundupan.
"Pengelolaan JICT secara sengaja kepada asing dengan sewa yang murah dan tanpa tender, menunjukkan RJ Lino telah menggadaikan kedaulatan ekonomi pada asing,” ucap Tengku.
Dia memandang, setelah 15 tahun JICT diserahkan pada asing maka sudah tiba waktunya seluruh pengelolaan JICT tersebut dilakukan oleh putra putri bangsa sendiri. Hal ini juga sejalan dengan konsepsi Trisakti yang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo.
Atas dasar hal tersebut, maka Menteri BUMN Rini Soemarno yang diduga menjadi backing orang kuat di balik keputusan RJ Lino, harus segera dimintai keterangannya oleh Pansus Pelindo II.
BACA JUGA: Tujuh Rekomendasi Menteri Desa Majukan Perbatasan
“Persetujuan Rini nyata-nyata melanggar UU Pelabuhan dan Rini tidak bisa mengabaikan Menteri Perhubungan hanya karena posisinya yang merasa dekat dengan presiden,” pungkas Tengku. (adk/jpnn)
BACA JUGA: Kemenhub: Tiga Bandara Ini Perlu Diwaspadai
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fix, Empat Bandara Ditutup sampai Besok karena Anak Rinjani
Redaktur : Tim Redaksi