MATARAM-Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi mengingatkan seluruh elemen stakeholder pariwisata NTB mengambil peran dalam memantau peredaran narkoba di daerah wisata. NTB harus memelopori terwujudnya pariwisata yang sehat.
‘’Saya minta semua stakeholder pariwisata, kelompok sadar wisata agar bisa memastikan pariwisata NTB yang sehat, konstruktif, jauh dari penyalahgunaan narkoba,’’ kata gubernur, Sabtu (9/2).
Pemprov NTB selama dua hari ini menggelar rapat koordinasi penyatuan program kebudayaan dan pariwisata antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di NTB. Gubernur hadir dalam rapat koordinasi itu.
Gubernur menegaskan, kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, bersama stakeholder pariwisata NTB tugasnya tidak hanya bagaimana mewujudkan destinasi pariwisata yang baik, ataupun melatih masyarakat agar ramah tamah. Namun, harus juga terlibat aktif dalam upaya deteksi dini hal-hal yang justru bakal merusak pariwisata NTB.
‘’Penting deteksi dini dari para pelaku pariwisata. Akan sangat jelek sekali, jika ada hotel yang digerebek aparat kepolisian, karena di dalamnya ada pesta narkoba. Itu akan sangat tidak baik bagi pariwisata NTB,’’ tandas gubernur.
Semua pihak, kata dia, mempunyai tanggung jawab, tidak hanya pemerintah daerah dan aparat keamanan. Meretas peredaran narkoba bagian dari tanggung jawab menjadikan generasi berikutnya lebih baik.
‘’Pastikan warga NTB pada generasi setelah kita, dalam keadaan baik dan tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang tidak baik seperti narkoba,’’ kata gubernur.
Ia juga mengingatkan aparat penegak hukum memastikan vonis terberat bagi para pengedar dan bandar narkoba yang tertangkap di daerah ini.
Gubernur mengakui, sebagai daerah tujuan wisata, NTB menjadi incaran para bandar dan pengedar narkoba. Ini misalnya terungkap, saat penyelundupan narkoba golongan I dengan nilai miliaran rupiah oleh warga asing, beberapa kali digagalkan.
Terpisah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB HL Gita Aryadi mengatakan, peran pokdarwis terus ditingkatkan. Mereka merupakan ujung tombak penyambung lidah kebijakan pemerintah di sektor pariwisata.
Dia mengaku, serangkaian pembinaan terhadap anggota pokdarwis terus dilakukan sebagai bagian dari kebijakan percepatan, inovasi dan nilai tambah sektor pariwisata NTB.
‘’Anggota pokdarwis diarahkan untuk terus menyadarkan pihak-pihak yang terindikasi kurang mendukung pengembangan sektor pariwisata NTB,’’ katanya. Dalam dua tahun terakhir, telah terbentuk 100 pokdarwis di seluruh NTB. (cr-kus)
‘’Saya minta semua stakeholder pariwisata, kelompok sadar wisata agar bisa memastikan pariwisata NTB yang sehat, konstruktif, jauh dari penyalahgunaan narkoba,’’ kata gubernur, Sabtu (9/2).
Pemprov NTB selama dua hari ini menggelar rapat koordinasi penyatuan program kebudayaan dan pariwisata antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di NTB. Gubernur hadir dalam rapat koordinasi itu.
Gubernur menegaskan, kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, bersama stakeholder pariwisata NTB tugasnya tidak hanya bagaimana mewujudkan destinasi pariwisata yang baik, ataupun melatih masyarakat agar ramah tamah. Namun, harus juga terlibat aktif dalam upaya deteksi dini hal-hal yang justru bakal merusak pariwisata NTB.
‘’Penting deteksi dini dari para pelaku pariwisata. Akan sangat jelek sekali, jika ada hotel yang digerebek aparat kepolisian, karena di dalamnya ada pesta narkoba. Itu akan sangat tidak baik bagi pariwisata NTB,’’ tandas gubernur.
Semua pihak, kata dia, mempunyai tanggung jawab, tidak hanya pemerintah daerah dan aparat keamanan. Meretas peredaran narkoba bagian dari tanggung jawab menjadikan generasi berikutnya lebih baik.
‘’Pastikan warga NTB pada generasi setelah kita, dalam keadaan baik dan tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang tidak baik seperti narkoba,’’ kata gubernur.
Ia juga mengingatkan aparat penegak hukum memastikan vonis terberat bagi para pengedar dan bandar narkoba yang tertangkap di daerah ini.
Gubernur mengakui, sebagai daerah tujuan wisata, NTB menjadi incaran para bandar dan pengedar narkoba. Ini misalnya terungkap, saat penyelundupan narkoba golongan I dengan nilai miliaran rupiah oleh warga asing, beberapa kali digagalkan.
Terpisah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB HL Gita Aryadi mengatakan, peran pokdarwis terus ditingkatkan. Mereka merupakan ujung tombak penyambung lidah kebijakan pemerintah di sektor pariwisata.
Dia mengaku, serangkaian pembinaan terhadap anggota pokdarwis terus dilakukan sebagai bagian dari kebijakan percepatan, inovasi dan nilai tambah sektor pariwisata NTB.
‘’Anggota pokdarwis diarahkan untuk terus menyadarkan pihak-pihak yang terindikasi kurang mendukung pengembangan sektor pariwisata NTB,’’ katanya. Dalam dua tahun terakhir, telah terbentuk 100 pokdarwis di seluruh NTB. (cr-kus)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Banjir Bandang, Satu Balita Tewas
Redaktur : Tim Redaksi