Pantau Pemilu Kamboja, Brando Susanto PDIP Singgung Bung Karno dan KAA

Minggu, 23 Juli 2023 – 18:35 WIB
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Jakarta utara Brando Susanto mewakili PDI Perjuangan ikut serta dalam Misi Pemantau Pemilu International Conference on Asian Political Parties (ICAAP) di Kamboja yang berlangsung dari tanggal 20 Juli hingga 24 Juli di Pnomh Penh, Kamboja. Foto: Dokumentasi pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris DPC PDI Perjuangan Jakarta Utara Brando Susanto mewakili PDI Perjuangan ikut serta dalam Misi Pemantau Pemilu International Conference on Asian Political Parties (ICAAP) di Kamboja yang berlangsung dari tanggal 20 Juli hingga 24 Juli di Pnomh Penh, Kamboja.

Brando yang juga Ketua DPD Taruna Merah Putih (TMP) DKI Jakarta ini menegaskan situasi keamanan di Kamboja kian membaik selama tiga dekade terakhir, terutama dalam pemilu yang lalu.

BACA JUGA: Pantau Pemilu Kamboja, Putu BKSAP: Semua Gembira, Tidak Saling Menghujat

Menurut Brando, keikutsertaan Indonesia dalam memantau Pemilu di Kamboja merupakan kesadaran historis Indonesia dan Kamboja yang terjalin baik.

Dia menyebut hubungan Indonesia dan Kamboja sudah terjalin sejak Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955 oleh Pangerang Sihanouk.

BACA JUGA: TMP Bagikan Daging Kurban ke Warga DKI Jakarta, Brando: Wujud Gotong Royong dan Toleransi

Brando menjelaskan sejak KAA yang digagas Presiden Soekarno di Bandung pada 1955, hubungan Indonesia dan Kamboja makin erat.

“Hubungan diplomatik Indonesia dan Kamboja hingga kini makin teguh dalam spirit persaudaraan untuk menciptakan perdamaian pada tingkat regional ASEAN maupun dunia," ujar Brando di Kamboja, Sabtu (22/7/2023).

BACA JUGA: Budiman Bertemu Prabowo, Hasto PDIP: Bukan Manuver Politik, Itu Silaturahmi

Brando menjelaskan hubungan Indonesia – Kamboja dengan berbagai dinamika pada masa lalu tersebut kini membawa kemajuan.

Pada dinamika masa lalu, kata Brando, jika melihat kembali pada awal tahun 1978, Kamboja dan Vietnam terjadi pertempuran yang meningkat akibat perselisihan perbatasan kedua negara.

“ASEAN kemudian berusaha mencari penyelesaian masalah Kamboja-Vietnam melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Usaha-usaha mewujudkan perdamaian yang dilakukan Indonesia dan negara-negara di kawasan ASEAN membuahkan hasil,” kata Brando.

Menurut Brando, hal ini ditunjukkan dengan terpilihnya Indonesia sebagai interlocutor dalam penyelesaian masalah Kamboja.

Akhirnya pada tahun 1988, pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Menteri Luar Negeri Ali Alatas berhasil menyelenggarakan pertemuan antara pihak-pihak yang bertikai di Kamboja yang dikenal dengan Jakarta Informal Meeting atau JIM.

Menurut Brando, pertemuan tersebut merupakan pembuktian bahwa Indonesia memiliki kemampuan diplomasi di kancah internasional.

“Usaha untuk menciptakan perdamaian di Kamboja akhirnya dapat terlaksana meskipun membutuhkan waktu yang lama. Dan, Kamboja resmi menjadi anggota ASEAN pada tanggal 16 Desember 1998,” ujar Brando.

Lebih lanjut, Brando juga memaparkan bawah hubungan politik antara Kamboja dan Indonesia khususnya PDI Perjuangan makin solid di mana pada tahun 2010 Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, meraih penghargaaan 'long time achievement' dalam International Conference of Asian Political Parties (ICAPP).

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh PM Kamboja Hun Sen pada sidang ke-6 konferensi di Phnom Penh, Kamboja.

Pada saat itu, menurut Brando, Ibu Megawati dianggap sukses memimpin transisi demokrasi melalui pemilu presiden secara langsung, demokratis dan aman.

"Penghargaan tersebut diberikan kepada Ibu Megawati yang disebut sebagai "pemimpin politik yang kuat dan tangguh" (tough and strong political leader)," ungkapnya.

Menurut Brando, penghargaan tersebut perlu dipertahankan di hadapan masyakarat ASEAN dan juga dunia agar demokrasi di Indonesia menjadi acuan bagi negara lain.

“Demokrasi Pancasila yang berjalan secara jujur, adil dan damai menjadi tonggak kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Brando.Meurut Brando, Pemantau pemilu dari lembaga internasional di Kamboja sebanyak 330 dari 65 negara termasuk Indonesia.

Brando menyebut setelah 30 tahun terjadi pembantaian akibat perang saudara yang menewaskan 2 juta lebih warganya, Kamboja kini berhasil membangun sistem politik demokrasi yang lebih kondusif termasuk digitalisasi demi pertumbuhan ekonomi yang lebih agresif di Asia Tenggara.

Pemilu Kamboja kali ini diikuti 18 Parpol memperebutkan 125 Anggota DPR dan selanjutnya berkoalisi membentuk Pemerintahan (Perdana Menteri).

Sebanyak 9.7 juta orang warga kamboja tercatat sebagai pemilih atau masuk daftar pemilih tetap (DPT).

"Kami hadir memberikan semangat bergotong royong dan kolaborasi baik agar pesta demokrasi di Kamboja berjalan sukses secara transparan, bebas dan berkeadilan,” ujar Brando.

Diketahui, selain Brando, hadir juga mewakili PDI Perjuangan Helmy Fauzy - Duta Besar Indonesia untuk Mesir (2016-2020).(fri/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini:


Redaktur & Reporter : Friederich Batari

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler