jpnn.com, KARANGANYAR - DPC Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Karanganyar menggelar rapat kerja cabang (rakercab) di Jawa Dwipa Haritage Resort & Convention Jalan Raya Solo-Tawangmangu KM.34, Jawa Tengah.
Ketua DPC Papdesi Karanganyar Sutarso mengungkapkan poin pembahasan rapat kerja tersebut mendesak UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa segera direvisi oleh pemerintah pusat.
BACA JUGA: Implementasikan ESG, Telkom Tanam 1.000 Bibit Pohon di Desa Girikerto
Tujuannya tidak lain untuk percepatan pembangunan di desa secara adil dan merata.
"Yang tahu persis kan desa masing-masing, kearifan lokalnya beda-beda, yang tahu permasalahan itu kan kepala desa,” kata Sutarso dalam siaran persnya, Sabtu (18/11).
BACA JUGA: Santri Ganjar Gotong Royong Bareng Warga Perbaiki Jalan di Desa Klapanunggal
“Intinya untuk pemerintah desa diberikan kewenangan bisa menyelesaikan kearifan lokal yang ada di desa (secara cepat)," sambung dia.
Kemudian mereka juga mengusulkan agar masa jabatan kepala desa diperpanjang dari enam tahun selama tiga periode menjadi sembilan tahun selama dua periode.
BACA JUGA: NIPPON PAINT Hadirkan Inspirasi Tren Warna & Desain 2024
Sebab, mereka menilai masa jabatan enam tahun dirasa singkat untuk menyelesaikan polemik desa, namun sudah dihadapkan lagi dengan persaingan pergantian periode kepala desa.
"Terutama di Pasal 39 untuk bisa perpanjangan kepala desa dari enam tahun jadi sembilan tahun dua periode. Hasil rakercab ini harapan ke depan biar bisa didengar oleh pemerintah pusat kaitannya tentang revisi UU Desa," ungkap Sutarso.
Sebagai informasi, rakercab tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Se-Kabupaten Karanganyar, Camat Se-Kabupaten Karanganyar, Kepala Dispermades Karanganyar, Ketua DPP Papdesi, dan Ketua DPD Papdesi Jawa Tengah. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ganjar Ingin PAPDESI Kawal Revisi UU Desa
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan