Papua, Jangan Menangis Lagi

Irman: Terpuruk karena Kebijakan Buruk

Kamis, 02 Mei 2013 – 06:11 WIB
SORONG - Lima puluh tahun lamanya Papua memeras air mata. Pada peringatan 50 tahun kembalinya Irian Barat ke pangkuan NKRI kemarin, rakyat di Bumi Cendrawasih tak ingin ada lagi air yang tumpah. 

"Cukup sudah 50 tahun kita menangis. Tapi, jangan sampai menangis lagi 50 tahun ke depan. Cukup sudah pesimis selama 50 tahun, tapi tidak untuk hari esok," harap tokoh Papua Jimmy saat Seminar Nasional "Mau ke Mana Papua?" (Refleksi 50 Tahun Integrasi) di Kota Sorong, Papua Barat, kemarin (1/5).

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman saat menjadi keynote speaker mengemukakan, angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia mencapai enam persen. Tapi, dari 250 juta jiwa itu, masih ada 30 juta yang masih di bawah garis kemiskinan. Selain itu, ada kesenjangan antardaerah. Ada daerah yang menikmati kesejahteraan memadai.

Namun ada pula daerah dengan kekayaan melimpah, tapi sepertiga penduduknya di bawah garis kemiskinan seperti Papua. Dulu kesenjangannya 0,31 persen, sekarang sudah 0,41 persen.

"Ini harus jadi perhatian bersama. Pemerataan kesejahteraan itu lebih diutamakan daripada mengejar pertumbuhan. Kalau kita bicara Indonesia itu bicara Indonesia timur dan kalau kita bicara Indonesia timur kita juga bicara Papua," kata Irman.

Karena itu, lanjut Irman, DPD akan berjuang mewujudkan kesejahteraan dan menentang ketidakadilan dan kesenjangan. Jangan sampai masih ada ayam bertelur mati di atas lumbung padi dan itik berenang mati kehausan.

"Keterbelakangan Papua tidak lepas dari kebijakan yang buruk. Buktinya, dana Otsus Rp 38 triliun yang digelontorkan tidak ekuivalen dengan kesejahteraan rakyat Papua. Korupsi itu buruk, tapi kebijakan yang buruk lebih buruk dari korupsi itu sendiri," katanya.

"Harapan kita dengan hadirnya berbagai peraturan dan kebijakan yang telah dibuat dapat mendorong percepatan pembangunan di Papua," lanjut dia.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi, Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat DR Ir Son Diamar MSc mengatakan, perlu cara baru membangun negeri maha kaya ini.

"Kenapa ekonomi kita terjajah? Itu karena sebagian besar ekonomi penting seperti kebun, hasil laut, pertambangan, tanah di lokasi strategis, bank swasta, pelayaran, penerbangan dan telekomunikasi 'dikuasai asinng'," kata dia. (art)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Wacana Kenaikan BBM Membingungkan Rakyat

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler