JAKARTA - Rapat koordinasi (rakor) dengan agenda pembahasan rencana pembatasan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kementerian Dalam Negeri yang dihadiri sejumlah menteri dan kepala daerah, ternyata sempat diwarnai perdebatan pendapat. Perdebatan itu muncul karena adanya respon dari para gubernur yang hadir pada rakor itu.
Menurut Menteri Dalam Neger (Mendagri) Gamawan Fauzi, perdebatan muncul karena setiap daerah memiliki kondisi geografis berbeda-beda. "Ada masukan-masukan karena kondisi tidak sama. Semisal kondisi geografis di kalimantan dan Jakarta, itu kan berbeda," ujarnya di Jakarta, Selasa (16/4) petang.
Namun demikian, lanjutnya, perbedaan bukan karena kepala daerah mengajukan penolakan atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM.
"Karena banyak gubernur yang justru memberikan dukungan naikkan saja pak. Ya ada beberapa gubernur lah yang mengatakan opsi ini lebih bagus. Prinsipnya semua setuju karena kenyataan di lapangan, sudah beli dengan harga yang mahal," papar Mendagri.
Namun demikian para kepala daerah akhirnya bisa memahami alasan pemerintah. Mendagri menuturkan, Menko Perekonomian Hatta Rajasa pada rakor itu membeberkan kondisi yang saat ini dihadapi pemerintah akibat beban subsidi BBM yang terus membengkak. "Jadi setelah terakhir dijelaskan oleh pak Menko Perekonomian (Hatta Rajasa,red), semuanya memahami," ucap Gamawan.
Rapat pun memutuskan beberapa opsi. Di antaranya menaikkan harga BBM pada kisaran Rp 6.500 hingga Rp 7.000 per liternya untuk kendaraan pribadi dan harga tetap Rp 4.500 untuk sepeda motor dan kendaraan berplat kuning. "Nah hasil dari rapat koordinasi tadi, besok akan kita rapatkan sama Presiden. Mudah-mudahan secepatnya bisa ditentukan," ujar Gamawan.(gir/jpnn)
Menurut Menteri Dalam Neger (Mendagri) Gamawan Fauzi, perdebatan muncul karena setiap daerah memiliki kondisi geografis berbeda-beda. "Ada masukan-masukan karena kondisi tidak sama. Semisal kondisi geografis di kalimantan dan Jakarta, itu kan berbeda," ujarnya di Jakarta, Selasa (16/4) petang.
Namun demikian, lanjutnya, perbedaan bukan karena kepala daerah mengajukan penolakan atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM.
"Karena banyak gubernur yang justru memberikan dukungan naikkan saja pak. Ya ada beberapa gubernur lah yang mengatakan opsi ini lebih bagus. Prinsipnya semua setuju karena kenyataan di lapangan, sudah beli dengan harga yang mahal," papar Mendagri.
Namun demikian para kepala daerah akhirnya bisa memahami alasan pemerintah. Mendagri menuturkan, Menko Perekonomian Hatta Rajasa pada rakor itu membeberkan kondisi yang saat ini dihadapi pemerintah akibat beban subsidi BBM yang terus membengkak. "Jadi setelah terakhir dijelaskan oleh pak Menko Perekonomian (Hatta Rajasa,red), semuanya memahami," ucap Gamawan.
Rapat pun memutuskan beberapa opsi. Di antaranya menaikkan harga BBM pada kisaran Rp 6.500 hingga Rp 7.000 per liternya untuk kendaraan pribadi dan harga tetap Rp 4.500 untuk sepeda motor dan kendaraan berplat kuning. "Nah hasil dari rapat koordinasi tadi, besok akan kita rapatkan sama Presiden. Mudah-mudahan secepatnya bisa ditentukan," ujar Gamawan.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Harga BBM Dinaikkan, SPBU Bakal Dibedakan
Redaktur : Tim Redaksi