jpnn.com, LOMBOK - Tiga aktivis lingkungan menceritakan kisah sukses kemitraan masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), pada rangkaian acara Rapat Kerja Teknis pemulihan lingkungan serta pengendalian pencemaran, yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), di Lombok, NTB, Minggu (8/3) malam.
Kolaborasi antara kelompok masyarakat, NGO, pemda, swasta, dan pemerintah, dikatakan oleh para penggiat aktif di tingkat tapak ini telah terbukti membawa perubahan yang ditandai dengan pulihnya kualitas lingkungan hidup.
BACA JUGA: Menteri Siti: Pengolahan Sampah di NTB Bisa jadi Contoh untuk Daerah Lain
''Kami mulai berkecimpung di Ciliwung tahun 2000 dengan konsep konservasi alam dan petualangan untuk anak. Tahun 2010, kondisi Ciliwung semakin parah akibat sampah dan limbah. Akhirnya saya memilih pensiun dini dan bangun komunitas sahabat Ciliwung,'' tutur Hidayat, Pendiri Yayasan Sahabat Ciliwung.
Mantan karyawan swasta ini mendapat dukungan dari Pemda dan KLHK. Hingga saat ini sudah terbentuk 9 komunitas di masing-masing wilayah per kelurahan di Depok.
BACA JUGA: Menko Luhut dan Menteri Siti Pimpin 10 Ribu Orang Bersihkan Pantai Labuan Bajo
Kegiatan yang mereka lakukan tidak hanya berdampak pada lingkungan, tapi juga bisa memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar, karena menggabungkan konsep konservasi, edukasi, dan wisata alam sungai.
''Kami dapat dukungan KLHK sampai terbentuk namanya patroli sungai. Sekarang semakin banyak yang terlibat membersihkan Ciliwung, sehingga mulai dapat dinikmati lagi ikan-ikan endemik Ciliwung. Harapan kami kondisi ini terus membaik dengan dukungan semua pihak,'' kata Hidayat.
Kisah sukses lainnya datang dari Sadikin, Ketua Masyarakat Peduli Api (MPA) Kelurahan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Riau.
Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) berulang dan puncaknya tahun 2015, meninggalkan duka yang dalam. Tidak hanya rugi karena tanaman pertanian yang akan dipanen hangus terbakar, Sadikin juga harus kehilangan anaknya yang meninggal karena ISPA.
Dia lantas bangkit bersama warga sekitar untuk mengatasi Karhutla. Melalui binaan PT Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) II Sei Pakning, warga menanam nanas di atas lahan gambut.
Alasannya sekat tanaman nanas dapat menghalangi gambut terbakar. Dari hasil panen kebun nanas, warga kemudian berkumpul dalam wadah Koperasi Tunas Makmur.
''Kami juga membuat Arboretum gambut pertama di Sumatera yang juga bisa menjadi sarana edukasi warga. Alhamdulillah, setelah kebakaran 2015 sampai sekarang, di tempat kami zero karhutla alias tidak ada lagi titik api. Ini berkat kerjasama dan dukungan semua pihak,'' kata Sadikin.
Kisah sukses terakhir datang dari Ketua BUMDes Njulung Agro Edu Tourism Malang, Dian. Komunitas masyarakat ini berhasil mengubah kawasan hutan yang tadinya rusak menjadi lokasi ekowisata yang mendatangkan pemasukan dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.
Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan, tiga kisah sukses tersebut mewakili banyak keberhasilan kolaborasi semua pihak dalam menyelesaikan persoalan lingkungan yang begitu kompleks.
''Ini merupakan contoh keberhasilan di tingkat tapak. Aksi koreksi ini terbangun dari kesadaran kolektif, dimana semua pihak ikut turun bersama-sama pemerintah menyelesaikan masalah lingkungan, ini kekuatan besar kita,'' kata Menteri Siti.
Kebijakan pemerintah dan partisipasi publik, dikatakannya merupakan dua aspek utama yang berperan penting untuk menangani masalah lingkungan di Indonesia.
''Saya ucapkan terima kasih pada seluruh penggiat lingkungan yang telah menggerakkan kesadaran masyarakat. Terimakasih untuk aktualisasinya, saya yakin dengan kebersamaan kita bisa menyelesaikan berbagai persoalan bangsa dengan baik,'' kata Menteri Siti.
Pada kesempatan yang sama juga diserahkan penghargaan pada kalangan industri di Provinsi NTB, yang dinilai melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER).
PROPER merupakan Inovasi KLHK dan pada tahun 2019 termasuk dalam 45 program inovatif nasional oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Penilaian PROPER dilakukan melalui proses evaluasi terhadap ketaatan peraturan pengelolaan lingkungan hidup, penerapan sistem manajemen lingkungan, efisiensi energi, konservasi air, pengurangan emisi, perlindungan keanekaragaman hayati, 3R limbah B3 dan limbah padat Non B3 serta pemberdayaan masyarakat.(jpnn)
Redaktur & Reporter : Natalia