jpnn.com - JAKARTA - Para penantang Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama di Pilkada 2017 dinilai masih miskin dalam hal visi pembangunan. Hal itu terlihat dari banyaknya program-program yang mereka tawarkan serupa atau hanya meneruskan apa yang sudah dilakukan petahana.
“Ini artinya mereka tidak memiliki visi yang lebih baik dari petahana,” kata pengamat politik dari LIPI, Syamsuddin Harris saat dihubungi, Selasa (1/11).
BACA JUGA: Yusril Menduga Ada Kekuatan Besar di Belakang Ahok
Beberapa program yang ditawarkan, baik oleh pasangan Agus–Sylvi dan Anies–Sandi memang masih banyak yang menyerupai apa yang sudah dilakukan pemerintahan Ahok–Djarot.
Misalnya, saat Anies menjanjikan mobil keliling urusan administrasi bagi warga penyandang disabilitas di Jakarta Utara. Sementara saat ini, Pemprov DKI Jakarta sudah punya program serupa yakni Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) yang bekerjasama dengan PTSP di tiap kelurahan/kecamatan.
BACA JUGA: Ha Ha Ha... Ahok Nyaris Diakali Pedagang Buah
Anies juga berjanji menguatkan program pembentukan Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) yang dibentuk di zaman Ahok–Djarot. Artinya, calon gubernur diusung Gerindra dan PKS itu hanya meneruskan program yang ada.
Sementara itu, 10 program unggulan yang disampaikan calon Gubernur Agus Yudhoyono dalam pidato politik perdananya juga lebih banyak meneruskan kerja Ahok-Djarot. Di antaranya, optimalisasi KJP, program Smart, Creative, and Green City dan sistem pelaporan Qlue.
BACA JUGA: Bang Ruhut Nggak Percaya Ahok Dijadikan Sasaran Teroris
“Kalau mereka memiliki visi yang baik, harusnya bisa memberikan program alternatif di berbagai bidang. Memang tidak mudah jika pasangan calon tak punya kebijakan yang baru,” kata Syamsuddin.
Syamsuddin juga menyayangkan para penantang yang mengkritik program-program petahana, tapi tanpa menggunakan data yang akurat dan menyesatkan.
“Kritik mengenai program tentu sehat, tapi harusnya menggunakan data yang baku sehingga akurasi bisa dipertanggungjawabkan,” kata Syamsuddin.
Hal ini merujuk pada beberapa kali tudingan yang dilancarkan oleh kubu Anies–Sandi yang sering kali mengkritik program dari petahana. Seperti yang paling terkini adalah saat Anies menyayangkan tidak berjalannya program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang menurut Anies jumlahnya lebih besar dari Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Padahal, nominal KIP hanya 750 ribu setahun, sedangkan KJP memberikan siswa 150 ribu setiap bulannya dengan sistem non tunai.
Kesalahan data serupa juga pernah dilontarkan saat Sandiaga Uno mengkritisi harga daging di Jakarta yang lebih mahal dibanding di Singapura. Padahal yang diperbandingkan adalah harga daging dengan jenis dan kualitas yang berbeda.
“Saya pikir biar publik menilai kritik dengan data tidak akurat itu tentu tak mampu merubah persepsi publik. Kalau memanipulasi data, tentu itu namanya membodohi publik,” kata Syamsuddin. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Blusukan Lagi, Ahok Sambangi Pasar Serdang di Kemayoran
Redaktur : Tim Redaksi