jpnn.com, JAKARTA - Presiden Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) Shinta W Kamdani mendukung langkah pemerintah menargetkan pembangunan ekonomi rendah karbon, yakni dengan meningkatkan upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Menurutnya, IBCSD bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) akan ikut berperan dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan sektor swasta tentang pentingnya transisi ke net zero emission (NZE).
BACA JUGA: Minta Pemerintah Serius Mewujudkan Transisi Energi dan Ekonomi Hijau
"Kami juga akan mempromosikan kepemimpinan bisnis dan tindakan kolektif, serta memperkuat kolaborasi di antara berbagai pemangku kepentingan," ujar Shinta pada webinar virtual 'Apa Arti NZE untuk Sektor Swasta?' yang digelar IBCSD bekerja sama dengan Kadin, Selasa (14/12).
Pandangan senada juga dikemukakan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Laksmi Dhewanti.
BACA JUGA: Hasil Survei: Responden Puas dengan Kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur NTB
Menurutnya, Indonesia telah berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sampai dengan 41 persen melalui target nationally determined contribution (NDC).
Namun, dengan syarat adanya dukungan kerja sama internasional.
BACA JUGA: Hasil Survei: Ganjar dan Prabowo Bersaing Ketat, AHY, Puan, Airlangga Telak
"Tanpa syarat tersebut, maka unconditional target NDC Indonesia sebesar 29 persen telah didistribusikan kelima sektor prioritas," ucapnya.
Yaitu, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya, energi, limbah, industri proses dan pertanian.
Sektor kehutanan dan energi menjadi penyumbang terbesar target NDC.
Penyusunan long-term strategy on low carbon and climate resilience (LTS-LCCR) memuat visi kebijakan jangka panjang sampai 2050.
"Dokumen ini menjadi arah dalam menetapkan target pembaruan NDC dan kebijakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada," ucapnya.
Beberapa langkah yang telah dilakukan pemerintah untuk strategi dan rencana aksi nasional untuk mencapai emisi nol bersih dipaparkan oleh Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/BAPPENAS Medrilzam.
Menurutnya, ekonomi hijau diproyeksikan dapat meningkatkan pendapatan per kapita sekitar 6 persen pada Indonesia Emas 2045.
Medrilzam juga mengatakan untuk menuju NZE, Indonesia membutuhkan investasi besar sekitar 3-5 persen PDB dari tahun berjalan mulai 2022.
Hanya saja, dia menegaskan pemerintah tidak mungkin mampu mengcover semuanya.
Karena itu, pemerintah memberikan insentif bagi partisipasi ekonomi private sector berupa insentif fiskal pajak dan bea masuk untuk pengembang energi baru terbarukan (EBT).
Kemudian, insentif nonfiskal berupa deregulasi perizinan dan reward.
Pada kesempatan yang sama Executive Director Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyatakan ada empat strategi bisa dilakukan oleh korporasi untuk membantu pemerintah menuju NZE.
Pertama, menggunakan EBT, mengurangi ketergantungan fossil fuel, elektrifikasi dan penggunaan bahan bakar bersih.
"Jika kita ingin mencapai net zero emission pada 2030, maka bauran energi terbarukan harus mencapai setidaknya mendekati 50 persen dari primary energy mix."
"Untuk itu, menyelaraskan capaian target NZE korporasi dengan target Paris Agreement pada 2030, korporasi sebaiknya melakukan inventarisasi kontribusi perusahaan terhadap emisi gas rumah kaca, target yang jelas dan transparansi terukur capaian target kepada publik,” katanya.(gir/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang