Para Perangkat Desa Geruduk Kantor Ganjar Pranowo, Ternyata ingin Menyampaikan Hal Ini

Kamis, 16 Desember 2021 – 20:20 WIB
Gubernur Ganjar Pranowo bersama para perangkat desa. Foto: IG @ganjarpranowo

jpnn.com, SEMARANG - Pengurus persatuan perangkat desa Indonesia (PPDI) mendatangi kantor Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, baru-baru ini.

Mereka datang bukan untuk berdemo, mereka justru meminta Ganjar Pranowo menjadi pembina PPDI dalam menjalankan organisasi.

BACA JUGA: Hasil Survei Terbaru: Elektabilitas Ganjar Mendebarkan, Bagaimana Ridwan Kamil?

Puluhan pengurus PPDI datang sekitar pukul 12.00 WIB ke kantor Ganjar. Namun, untuk mengurangi kerumunan, hanya perwakilan saja yang diminta melakukan audiensi langsung dengan Ganjar di ruang rapat Gedung A lantai 2 kompleks Pemprov Jateng. Sementara sisanya, menunggu di lobi kantor.

"Kami datang ke sini untuk mendiskusikan berbagai persoalan perangkat desa dengan Pak Ganjar. Selain itu, kami juga secara khusus meminta Pak Ganjar menjadi dewan pembina di organisasi PPDI," kata Sekjen PPDI, Sarjoko.

BACA JUGA: Tiba di Jateng, Jokowi Disambut Ganjar, Apa Agendanya?

Sarjoko mengatakan Ganjar dinilai sebagai pemimpin yang paling peduli pada persoalan desa. Keberpihakan Ganjar pada kepala desa dan perangkat desa sangat kental selama ini.

"Makanya kami menginginkan beliau duduk sebagai pembina atau dewan penasihat PPDI. Kebetulan kami akan Munas pada 8 Januari nanti, kami harap beliau berkenan," ucapnya.

BACA JUGA: Begini Cara Ganjar Pranowo Ajak Warganya Jaga Kawasan Pantai

PPDI sendiri lanjut Sarjoko adalah organisasi perangkat desa yang tersebar di 17 provinsi dan 362 kabupaten seluruh Indonesia. Sehingga, persoalan yang dihadapi cukup kompleks.

"Nah Pak Ganjar ini menurut kami sangat tepat, karena beliau sangat peduli pada nasib kepala desa dan perangkat desa," jelasnya.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut Sarjoko juga meminta bantuan Ganjar untuk mendorong pembentukan Nomor Induk Aparatur Pemerintahan Desa.

Sebab, hal itu penting untuk melindungi para aparatur pemerintahan desa dari kesewenang-wenangan.

Menurut Sarjoko, selama ini perangkat desa marak menghadapi masalah pemberhentian sepihak. Jika ada kepala desa baru, maka perangkat desa bisa langsung diberhentikan.

"Maka menurut kami nomor induk itu penting untuk melindungi kami, agar kami tidak semena-mena menjadi korban kebijakan pemerintahan desa. Kalau ada pemberhentian, kami harap ada proses perundang-undangan yang berlaku," jelasnya.

Sarjoko senang karena keluhannya itu langsung ditanggapi sang gubernur. Ganjar memerintahkan Dispermasdes untuk segera koordinasi dan medorong terbitnya nomor induk aparatur pemerintahan desa itu.

"Untuk Jateng tadi Pak Ganjar bilang akan langsung dibuatkan. Kami berharap di seluruh Indonesia bisa. Kami akan koordinasikan dengan seluruh jajaran kami," tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan tidak keberatan untuk menjadi pembina PPDI. Dengan satu syarat, anggota PPDI memang mau dibina olehnya.

"Saya diminta jadi pembina PPDI itu tergantung panjenengan mau dibina apa tidak. Kalau tidak mau dibina, ya mending yang lain," canda Ganjar.

Namun, pada intinya, diminta ataupun tidak dirinya akan tetap membina para perangkat desa, khususnya yang ada di Jawa Tengah. Jika ada persoalan, Ganjar pasti akan ikut membantu menyelesaikan.

"Jadi kalau njenengan sudah sepakat saya jadi pembina, mari kita jalan bersama-sama. Saya kalau sama kades, perangkat desa itu sudah seperti teman sendiri. Jadi jangan sungkan, kalau ada persoalan langsung whatsapp atau telpon saya langsung," ucapnya. (flo/jpnn)


Redaktur & Reporter : Natalia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler