jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus merasa heran oknum kepolisian masif bergerak yang belakangan disebut Partai Cokelat (Parcok), untuk cawe-cawe pada pilkada serentak 2024.
Menurut Deddy, aksi cawe-cawe parcok dilakukan ketika kepolisian punya pekerjaan rumah dalam menyelesaikan kasus penembakan ke rakyat tak bersalah hingga peredaran narkoba.
BACA JUGA: Hasto PDIP Yakin Kandidat Pram-Doel Menang Pilkada Jakarta
Dia berkata demikian dalam konferensi pers menyikapi hasil pilkada serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).
"Masih sempat-sempat cawe-cawe dalam pilkada," kata Deddy.
BACA JUGA: Ketua PDIP Jateng Bambang Pacul: Cuaca Sedang Tidak Baik-Baik Saja di Kami
Dia mengatakan mayoritas cawe-cawe Parcok pas pilkada serentak 2024 dilakukan ketika instansi Polri dipimpin Listyo Sigit.
"Kami menyerukan seluruh Bhayangkara negara yang ada di institusi kepolisian, selamatkan institusi Anda. Jangan biarkan di bawah terpuruk, jatuh ke dalam lumpur oleh seorang Listyo Sigit," kata Deddy.
BACA JUGA: PDIP Sebut Ade-Asep Menang di Quick Count Pilbub Bekasi
Namun, eks aktivis Walhi itu menyebut PDIP tidak mau mengungkap cawe-cawe Parcok dalam pilkada karena menjadi bahan pembuktian dalam gugatan kepemiluan.
"Namun, kami ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat, ada seorang Listyo Sigit yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi belakangan ini," kata Deddy.
Dia pun menyerukan seluruh pendukung Presiden RI Prabowo Subianto untuk mendorong keberanian eks Danjen Kopassus itu.
Utamanya, dalam memutus syahwat kekuasaan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) untuk memenangkan kandidat pilkada sesuai keinginan eks Gubernur Jakarta itu.
Deddy menilai aksi Jokowi untuk memenangkan kandidat sesuai keinginan dilakukan melalui Parcok dengan pengendali Jenderal Listyo dan pejabat sementara di daerah
Dari situ, kata dia, mencopot Jenderal Listyo dan mengevaluasi Kemendagri menjadi cara yang konkret untuk menghentikan syahwat politik Jokowi dalam mengatur pemenang pas pilkada serentak 2024.
"Itu harus dimulai dengan mengganti Listyo Sigit sebagai Kapolri dan melakukan evaluasi yang mendalam terhadap Kementerian Dalam Negeri," katanya. (ast/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan