jpnn.com - JAKARTA - Fraksi Partai Hanura DPR bersiap-siap melakukan walk out dalam sidang paripurna, Selasa (23/6), dengan agenda pengambilan keputusan payung hukum/peraturan DPR tentang dana aspirasi atau Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) senilai Rp20 miliar.
"Kami akan walkout, lihat saja nanti. Ya pertama kasih argumen dulu. Kan sesuai yang diputuskan fraksi kami bukan pengguna anggaran," kata Bendahara Fraksi Hanura, Miryam S Haryani saat dikonfirmasi Selasa (23/6).
BACA JUGA: Johan Budi Bilang Direstui Sang Ibu Ikuti Seleksi Capim KPK
Miryam menyebutkan program dana aspirasi itu tidak memiliki landasan hukum yang jelas sehingga dia mengingatkan jangan sampai dengan memaksakan UP2DP masuk RAPBN, semua wakil rakyat di DPR malah menabrak undang-undang.
Kemudian, Miryam kembali mengatakan program dana aspirasi akan menyebabkan ketimpangan pembangunan antar-daerah. Apalagi keterwakilan rakyat per daerah pemilihan berbeda-beda.
BACA JUGA: Dahlan Diperiksa Polisi Karena Terobosannya Cari BBM Murah
"Akan terjadi ketimpangan antar-daerah. Daerah lain yang tidak ada wakilnya di DPR akan protes. Kalau mau ikhlas, dibikin aja merata, saya juga merasa mereka teriak. Ini demi kepuasan pribadi dan partainya masing-masing. Syahwat yang ditonjolkan," tandasnya.
Siang ini payung hukum dana aspirasi/UP2DP akan diputuskan dalam sidang paripurna DPR. Namun, sejumlah fraksi menyatakan penolakan. Selain Hanura ada juga fraksi Nasdem. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Kirim Tim ke Dua Negara, Kemenlu Siap Lindungi Perompak Diduga WNI
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tiga WNI Kru Tanker MT Orkim Harmony Ingin Pulang Kampung
Redaktur : Tim Redaksi