jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi B Sukamdani menyebut, negara kemungkinan mengalami kerugian hingga puluhan triliun rupiah akibat sebaran virus corona. Hal ini dihitung dari sektor pariwisata nasional.
“Dihitung dari Januari hingga hari ini, Kamis (12/3), mencapai 1,5 milliar dolar AS atau setara dengan Rp 21 triliun (kerugian),” kata Hariyadi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/3).
BACA JUGA: Virus Corona Menyebar, Bisnis Hotel dan Pariwisata Lesu
Menurutnya, angka kerugian paling besar berasal dari menurunnya angka turis atau wisatawan dari Tiongkok.
“Dalam setahun turis dari Tiongkok dua juta orang. Mereka spending-nya per sekali datang itu 1.100 US dollar (Rp 15,4 juta). Kita ambil peak season-nya turis dari Tiongkok adalah bulan Januari- Februari pada saat mereka (merayakan) Chinese New Year. Mulai dari awal Februari sudah tidak ada pesawat dari Tiongkok ke sini, itu asumsi baru yang hilang separuhnya," beber Hariyadi.
BACA JUGA: Virus Corona Bisa Menyebar Lewat Uang?
Kemudian, daerah-daerah tujuan wisata yang paling merasakan penurunan jumlah wisatawan yaitu Manado, Bali, dan Batam. Keadaan ini juga diperparah dengan dibatalkannya pameran pariwisata terbesar di dunia, ITB Berlin.
"Kami tak bisa prediksi travel market terbesar di dunia yaitu ITB Berlin itu dibatalkan kemarin. Kalau pasarnya tidak ada, tempat transaksi tidak ada, ya bagaimana,” imbuh dia.
Di lokasi yang sama, Deputi Bidang Industri dan Investasi Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf Fadjar Hutomo mengatakan, ada dua sektor yang paling dirasakan akibat wabah virus corona di indusri pariwisata Indonesia.
"Pertama itu dari sisi supply dan yang kedua dari sisi demand, yang kemudian membuat orang jadi takut berpergian," kata dia.
Menyikapi hal tersebut, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saat ini tengah menggodok kebijakan-kebijakan untuk membantu pelaku industri pariwisata yang terdampak dari sisi pemasukan.
Menurut Fadjar, relaksasi pajak menjadi salah satu kebijakan yang tengah dikaji oleh pemerintah. “Saat ini sedang disiapkan adalah hibah untuk sektor pariwisata terkait dengan pembebasan pajak hotel dan restoran," kata Fadjar.
Nantinya pajak hotel dan restoran akan dibuat menjadi 0 persen selama enam bulan sebagai upaya meningkatkan wisatawan domestik.
"Namun kebijakan ini hanya berlaku di 10 destinasi wisata karena terbatasnya anggaran. Daerah tersebut meliputi Batam, Denpasar, Yogyakarta, Labuan Bajo, Lombok, Malang, Manado, Silangit, Tanjung Pinang, dan Tanjung Pandan," katanya. (cuy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan