jpnn.com, SIDOARJO - Dewan harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan tim ahli mengenai pencabutan program parkir berlangganan di Sidoarjo. Hal itu ditegaskan Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan. Pejabat yang akrab disapa Wawan tersebut menyatakan, pertimbangan tim ahli itu dibutuhkan. Dengan begitu, DPRD tidak salah dalam mengambil keputusan. "Agar tidak ada aturan yang dilanggar," ucapnya kemarin (5/11).
Menurut dia, parkir berlangganan merupakan produk kebijakan DPRD periode sebelumnya. Yaitu, 2009-2014. Saat itu, dewan memberikan persetujuan kepada pemkab untuk melaksanakan program parkir berlangganan. Mekanismenya, pemkab bekerja sama dengan Samsat Sidoarjo dan Pemprov Jatim.
Nah, tahun ini dewan mendesak parkir berlangganan dihapus. Sebab, juru parkir (jukir) kerap melakukan pungutan liar (pungli). Hal tersebut meresahkan warga. Sebab, warga ditarik retribusi setiap tahun, namun masih dimintai biaya parkir.
Menurut Wawan, skema pembubaran parkir berlangganan harus dipastikan. Apakah dewan cukup membuat surat pembatalan persetujuan berlangganan atau harus mengubah perda parkir. Dengan revisi perda, otomatis persetujuan parkir berlangganan gugur. "Kami harus berkonsultasi dengan tim ahli," ucapnya.
Wawan mengatakan, keputusan tersebut akan ditentukan minggu ini. Setelah yakin dengan langkah yang diambil, dewan dan pemkab akan mengambil keputusan. "Intinya, kami sepakat parkir berlangganan tidak dilanjutkan. Pencabutan kami putuskan sebelum pembahasan RAPBD 2019," terangnya.
Terkait dengan sistem pengganti, Wawan menyatakan bahwa dinas perhubungan (dishub) sudah memaparkan soal e-parkir. Menurut dia, dewan akan mendalami sistem tersebut. "Kalau memang bagus, kami sepakati," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dishub Sidoarjo M. Bahrul Amig mengatakan, e-parkir siap berjalan. Minggu depan sistem tersebut diuji coba. Area parkir di Gajah Mada dipilih sebagai pilot project. Pertimbangannya, titik tersebut kerap dikeluhkan warga. "Jukir sering menarik uang parkir," paparnya.
Alasan lain, Jalan Gajah Mada merupakan salah satu titik parkir yang paling padat. "Setiap hari lebih dari 1.000 kendaraan parkir di sana," ucap mantan kepala dinas lingkungan hidup dan kebersihan (DLHK) itu.
Dalam uji coba nanti, kata Amig, pihaknya memasang 30 closed circuit television (CCTV). Kamera pengintai itu bakal mengawasi jukir. Selain itu, dishub memasang sensor kendaraan. Fungsinya memberikan informasi lahan parkir yang kosong. "Dengan begitu, jukir bisa membantu warga mendapatkan lahan parkir," ucapnya.
Selain itu, dishub akan memperkenalkan sistem pembayaran parkir nontunai. Warga tinggal mengunduh aplikasi. "Pembayaran lewat aplikasi e-parkir," paparnya.
Untuk titik lain, kata Amig, diberlakukan sistem parkir konvensional. Namun, pengawasannya ketat. Setiap jukir akan ditarget pemasukan parkir setiap hari. (aph/c6/ai)
BACA JUGA: Program Pengganti Parkir Berlangganan Ditunggu
Redaktur : Tim Redaksi