jpnn.com, MANILA - Anggota Delegasi Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) mengunjungi Kantor Pusat the Asian Development Bank (ADB) di Distrik Mandaluyong City, Metro Manila, Filipina, Kamis (10/8/2017).
Isu utama yang menjadi perhatian delegasi BKSP terkait kemungkinan pembiayaan pembangunan daerah melalui skema ADB.
BACA JUGA: Kepada Peserta Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR, OSO: Sama Bung!
“Kita membutuhkan Rp 5.000 triliun untuk infrastruktur sedangkan yang bisa didukung oleh APBN, APBD dan hibah menurut informasi hanya sekitar Rp 2.500 triliun, jadi ada kebutuhan Rp 2.500 triliun yang mesti melibatkan badan usaha dan swasta,” ujar anggota BKSP DPD RI Parlindungan Purba yang juga menjadi Ketua Komite II DPD RI.
Pihak ADB yang diwakili oleh Syurkani Ishak Kasim menyatakan bahwa ADB memiliki mandat development financing seperti program mengatasi kemiskinan dan perlindungan sosial, jadi tidak hanya infrastruktur seperti AIB (Asian Infrastructure Bank) dan bekerja sesuai dengan kesepakatan dengan negara anggota.
BACA JUGA: Oso Bilang Pakai Narkoba Itu Menyakiti Hati Ibu
“Keunikan ADB adalah yang paling memahami Indonesia karena berada di wilayah Asia Tenggara, dibanding World Bank yang memiliki kapasitas lebih besar namun anggotanya lebih besar 189 negara dan portofolionya bermacam-macam. Kalau Asia Tenggara ini kan pembangunannya lebih jelas, seperti jalan, air bersih dan sebagainya,” ujar Parlindungan Purba, anggota DPD RI dari Sumatera Utara.
Syaukani melanjutkan apabila daerah ingin terlibat dalam perencanaan ADB maka dapat dilakukan melalui Country Partnership Strategies (CPS) yang akan menjadi dasar pihaknya memutuskan projek-projek yang diprioritaskan di Indonesia.
BACA JUGA: Dailami Firdaus Sambut Gembira Pembentukan Kelompok Persahabatan Parlamen RI-Filipina
Parlindungan Purba mengatakan bahwa DPD RI berencana menyelenggarakan sebuah seminar nasional pembangunan daerah. Potensi pendanaan ADB sangat menarik untuk tujuan pendanaan program-program implementasinya.
“CPS ini pintu masuk, (yang didalamnya) akan kita bicarakan mulai dari asuransi bencana alam, danau, pariwisata, energi terbarukan, jalan raya, air bersih,” kata Parlindungan Purba mengakhiri pernyataannya dalam pertemuan tersebut.
Delegasi BKSP DPD RI yang dipimpin Prof. Dr. Dailami Firdaus (Jakarta) mengadakan kunjungan ke Filipina pada tanggal 8-10 Agustus 2017, guna bertemu para mitra di Senat, DPR Filipina, ADB dan Persatuan Perawat Filipina. Turut serta selain Parlindungan Purba (Sumatera Utara) adalah H. Abu Bakar Jamalia (Jambi), Ahmad Jajuli (Lampung), Dr. I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III (Bali), dr. Delis Julkarson Hehi (Sulawesi Tengah), Adrianus Garu (NTT) dan Pendeta Carles Simaremare (Papua).(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPD RI Menjadi Tuan Rumah Sidang Bersama DPR 2017
Redaktur : Tim Redaksi