jpnn.com - Presiden Partai Buruh Said Iqbal berjanji kepada para buruh, petani, dan rakyat kecil untuk mewujudkan lima program jaminan sosial yang baru jika partainya masuk ke Senayan pada Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Said Iqbal di hadapan ribuan buruh dari Bandung Barat, Cimahi, dan Bandung yang menghadiri kampanye terbuka hari ketiga di Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (23/1).
BACA JUGA: Said Iqbal Sebut Bogor Adalah Basis Suara Partai Buruh Pada Pemilu 2024
"Kelima jaminan sosial itu ialah, jaminan makanan, jaminan perumahan, jaminan pendidikan, jaminan air bersih, dan jaminan pengangguran," ujar Said Iqbal.
Menurutnya, jaminan makanan yang akan diwujudkan oleh Partai Buruh bukanlah bantuan sosial (bansos) dalam bentuk memberi makan siang kepada anak-anak sekolah di seluruh Indonesia.
BACA JUGA: Simpatisan PPP di Yogyakarta Teriak Dukung Anies
Namun, jaminan makanan yang dimaksud adalah berbentuk jaminan sosial yang diberikan seumur hidup setiap bulannya, yang berasal dari dana APBN dan APBD.
"Jaminan makanan akan diberikan kepada setiap orang miskin dan mendekati miskin dalam bentuk transfer uang tunai ke ATM setiap orang sebesar Rp 500 ribu sampai dengan Rp 1 juta per bulan yang akan diberikan setiap bulan seumur hidup kepada penerima jaminan makanan tersebut," lanjutnya.
BACA JUGA: Ganjar Optimistis PBNU Jaga Netralitas di Pemilu 2024
Dia menjelaskan anggaran yang dibutuhkan untuk jaminan makanan ini setiap tahunnya sekitar Rp 180 trilyun.
Said Iqbal merincikan Rp 500 ribu per orang per bulan dikalikan jumlah orang miskin dan mendekati miskin yang jumlahnya sekitar 27,7 juta orang.
"Jadi, jaminan makanan hanya membutuhkan anggaran Rp 180 triliun per tahun, bukan Rp 380 triliun," tegasnya.
Said Iqbal melanjutkan bila Partai Buruh masuk parlemen, haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya ini.
Selain jaminan makanan, Partai Buruh juga bejanji untuk mewujudkan jaminan sosial lainnya, yaitu jaminan pengangguran.
Dia juga menjelaskan para buruh di seluruh Indonesia (termasuk karyawan BUMN dan karyawan swasta), jika tidak lagi bekerja atau dipecat dengan alasan apapun maka buruh berhak mendapatkan uang jaminan pengangguran sebesar 60 persen dari gaji.
Hal itu akan berlangsung selama beberapa tahun sampai dengan mendapatkan pekerjaan yang baru.
"Hal ini lazim di negara-negara industri di seluruh dunia, buruh mendapatkan jaminan pengangguran (unemployment insurance)" tegasnya .
Dia menyebutkan jaminan sosial lainnya yang akan dijalankan pada tahun ketiga setelah pemilu, ialah jaminan perumahan untuk setiap PNS, prajurit TNI/Polri, buruh swasta, rakyat miskin, akan mendapatkan rumah saat mereka memasuki usia pensiun.
Program jaminan sosial ini disebut jaminan perumahan yang dananya berasal dari subsidi APBN dan tabungan perumahan .
"Selain itu, jaminan air bersih dan jaminan pendidikan juga menjadi prioritas," pungkas Said Iqbal.(mcr8/jpnn.com)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Kenny Kurnia Putra