jpnn.com, JAKARTA - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sangat sepakat dengan keputusan Presiden Joko Widodo yang telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)
"Hanura tentunya sepakat dengan pemerintah," kata Sekretaris Fraksi Partai Hanura di DPR Dadang Rusdiana di Jakarta, Kamis (13/7).
BACA JUGA: MUI Minta Perppu Ormas Tidak Hanya Menyasar Satu Kelompok
Menurut Dadang, perppu itu memang diperlukan untuk merevisi UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas. Sebab, UU Nomor 17 Tahun 2013 tak memadai lagi untuk menghadapi ormas radikal dan anti-Pancasila.
Padahal, kata Dadang, izin pendirian ormas ada di pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). "Pemerintah menjadi tidak berdaya berhadapan dengan ormas radikal dan yang anti-Pancasila," kata anak buah Oesman Sapta Odang (OSO) di Hanura itu.
BACA JUGA: Setuju Pemerintah Bisa Bubarkan Ormas Tapi…
Dadang menambahkan, dalam situasi seperti sekarang maka langkah pemerintah untuk mengeluarkan Perppu sungguh tepat. Kalau ada ormas yang dinilai membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan bertentangan dengan Pancasila maka pemerintah bisa membubarkannya. "Dan yang keberatan silakan lakukan gugatan di pengadilan," ungkapnya.
Jadi, kata Dadang, dengan adanya Perppu ini maka pemerintah bisa lebih tegas dan cepat. "Kita tidak bisa bermain-main dengan ormas yang jelas-jelas anti-NKRI dan Pancasila," ujarnya.(boy/jpnn)
BACA JUGA: 6 Alasan Hizbut Tahrir Indonesia Menolak Terbitnya Perppu Ormas
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anak Buah Prabowo: Pak Jokowi Jangan Obral Perppu
Redaktur & Reporter : Boy