Partai Pengusung Foke Bisa Ganjal Jokowi di DPRD Solo

JAKARTA - Hingga saat ini Joko Widodo yang menjadi calon gubernur dalam Pemilukada DKI Jakarta masih aktif sebagai Wali Kota Solo. Karenanya muncul kekhawatiran jika kelak Joko Widodo memenangi Pemilukada DKI, bisa-bisa pengunduran dirinya dari Wali Kota Solo justru ditolak DPRD.

Pengamat politik Universitas Indonesia, Iberamsjah, menyatakan bahwa Undang-undang (UU) Pemerintah Daerah maupun Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, mensyaratkan bahwa setiap kepala daerah yang berniat mengundurkan diri harus melalui persetujuan DPRD setempat.

Menurut Iberamsjah, bisa saja Jokowi -panggilan Joko Widodo- yang diusung PDIP dan Gerindra justru ditolak pengunduran dirinya oleh fraksi-fraksi lain di DPRD Solo.

Dari hitung-hitungan Iberamsjah, kursi PDIP dan Gerindra di DPRD Solo tidak cukup dominan untuk bisa menyetujui pengunduran Jokowi. "Syaratnya disetujui 3/4 dari yang hadir di paripurna DPRD. Ini bukan hal mudah," kata Iberamsjah saat dihubungi, Rabu (19/9).

Dari komposisi kursi, PDIP hanya memiliki 15 dari total 40 kursi di DPRD Solo. Sedangkan Gerindra yang bersama Hanura tergabung dalam Fraksi Nurani Indonesia Raya, hanya memiliki empat kursi. Sisanya, kursi di DPRD Solo dimiliki Partai Demokrat (7 kursi), PAN (4 kursi), PKS (4 kursi), serta Fraksi Golkar Sejahtera yang menjadi gabungan Golkar dan PDS (4 kursi).

Iberamsjah menambahkan, dari hitung-hitungan politik memang lebih banyak parpol yang mengusung Fauzi Bowo. Foke -panggilan Fauzi- diusung Partai Demokrat, PAN, Golkar, PKS, Hanura dan juga PPP. Karenanya, bisa saja Jokowi diganjal di DPRD Solo.

Iberamsjah mencontohkan pengunduran diri Wakil Gubernur DKI, Prijanto yang ditolak DPRD DKI Jakarta. Karena ditolak, sampai saat ini pun Prijanto masih menjadi Wagub.

"Sekarang tergantung parpol pendukung Fauzi Bowo, apakah akan menggunakan senjata (mengganjal pengunduran diri Jokowi di DPRD Solo) ini atau tidak," ulasnya.

Guru besar ilmu politik itu menambahkan, jika Jokowi nantinya menang Pemilukada maka pendukungnnya di DKI juga harus siap-siap kecewa karena terganjal aturan yang ada. "Suka atau tidak suka, masyarakat harus paham, inilah politik dan ini sah dan legal karena memang seperti itu aturan main yang telah disepakati bersama," pungkasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Amien Rais Heran Jokowi Jadi Walikota Terbaik