Karena pasti akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan juga menjadikan putusan MK sebelumnya tidak berguna.
Menurut anggota Forum Rakyat Anti Pasal Represif (FRAPR), Ray Rangkuti, hal tersebut diungkapkan Akil, menanggapi pertanyaan terkait dimasukkannya kembali pasal penghinaan Presiden dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini tengah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Jadi secara tegas Ketua MK Akil Mochtar menyatakan norma hukum yang sudah dibatalkan, tidak bisa dimasukkan dalam RUU,” ujarnya usai beraudiensi dengan Akil di Gedung MK, Jakarta, Senin (15/4).
Dengan adanya pernyataan ini, anggota FRAPR lainnya, Neta S.Pane, memastikan mereka akan segera beraudiensi ke DPR untuk memastikan agar pasal tersebut dicabut. Selain itu, mereka juga akan segera melayangkan surat kepada presiden, agar pro-aktif sebelum DPR mencabut pasal tersebut, ia terlebih dahulu melakukannya.
“Dalam pandangan kita, jika suatu pasal yang sudah dicabut MK, tapi tetap kembali dibahas pemerintah atau DPR, maka jelas melanggar konstitusi. Dan ketika ini terjadi, berarti legalitas pemerintah patut dipertanyakan. Dan masyarakat wajib menggugat dan meminta Presiden SBY mencabut pasal penghinaan terhadap presiden tersebut,” katanya.
Sebagaimana diketahui, Pasal 265 RUU KUHP yang saat ini tengah dibahas DPR, menyatakan, setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau wakil presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
Menurut Ray, pasal ini sangat berbahaya. Karena hanya berdasarkan inisiatif, aparat keamanan dapat menangkap dan mengadili seseorang jika menilai orang tersebut menghina presiden. “Bahkan mereka (aparat keamanan,red) dapat melakukannya saat presiden sendiri tidak tahu jika dirinya dinilai dihina oleh warga negaranya,” ujarnya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mutasi PNS, Daerah Diminta Menggunakan NSP
Redaktur : Tim Redaksi