Pasangan Calon Harus Pelangi

Kamis, 02 Februari 2012 – 06:36 WIB

JAKARTA - Para kandidat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di daerah yang masyarakatnya heterogen harus berpikir jangka panjang untuk menentukan pasangan yang akan diajak duet. Pasangan harus mewakili heteregonitas yang ada, terutama menyangkut agama.

Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto mengatakan, komposisi pasangan yang pelangi akan sangat membantu kestabilan roda pemerintahan tatkala pasangan tersebut nantinya berkuasa. Jika tidak pelangi, maka kelompok masyarakat yang tidak terwakili dalam komposisi pasangan, bisa merecoki pemerintahan dibawah kendali pasangan itu.

"Pemilukada sebetulnya bisa menjadi sarana mengakomodir perbedaan-perbedaan. Pasangan harus merepresentasikan muslim-non muslim atau sebaliknya, sehingga nantinya tercipta keharmonisan," ujar Didik saat diskusi di Jakarta, kemarin (1/2).

Memang, kata mantan wartawan ini, heteregonitas  tidak hanya dari aspek agamanya saja, tapi juga etnis dan kedaerahan. Namun menurutnya, aspek agama paling sensitif. Masalah komposisi pelangi ini tidak perlu disembunyikan, daripada diam-diam menjadi pemicu masalah di kemudian hari.

Didik memberi contoh di Maluku, yang lebih terbuka membicarakan hal ini. Di sana sudah ada kesepakatan para politisi bahwa jika cagubnya muslim, maka cawagubnya Kristen, atau sebaliknya.  Jika pasangan hanya 'sewarna', lanjutnya, sama saja memaksa sebagian masyarakat untuk memilih yang sebenarnya bukan pilihannya.

"Sumut, Kalbar, Kaltim, Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, dan beberapa daerah lain, itu mirip," ujarnya.

Dengan alasan itu pula, Didik menolak tegas rencana pemerintah yang akan mengubah model pemilukada gubernur, dimana hanya gubernurnya saja yang dipilih rakyat secara langsung, sedang wakilnya lewat penunjukkan.

Model seperti ini, lanjutnya, sangat berbahaya, karena masyarakat di daerah heterogen akan merasa tidak terwakili dalam komposisi kada-wakadanya. Karena, jika model ini benar-benar terakomodasi di UU pilkada, hanya ada satu 'warna' saja yang disodorkan ke rakyat untuk dipilih.  "Model seperti ini akan mengacaukan kesepakatan di Maluku. Saya merinding, bisa celaka kalau ini diterapkan. Padahal kita tahu, tidak gampang menjaga perdamaian di Maluku," cetusnya. (sam/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... PAN Jagokan Wanda jadi Cawagub


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler