JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) harus lebih selektif lagi memilah-milah kasus. Jangan sampai perkara remeh seperti nenek Rasmiah yang mencuri enam piring, AAL siswa SMK di Palu yang mencuri sandal, dan dua orang berkebutuhan khusus di Cilacap, diproses ke pengadilan.
"Kejaksaan harus meneliti yang lebih mendalam dengan mempelajari rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat terhadap perkara tersebut," kata Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Halius Hosein di Jakarta kemarin.
Halius mengungkapkan, Kejaksaan sudah saatnya tidak hanya menjadi mesin perkara. Yakni memproses semua kasus hanya karena perintah yang tertuang dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Itu pula yang menjadi alasan Wakil Jaksa Agung Darmono ketika jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan kasasi atas bebasnya Rasmiah di pengadilan tingkat pertama.
"Kejaksaan terlalu berpegang teguh kepada sistem yang ada. Kalau perkaranya bebas, harus kasasi. Kalau putusannya tidak sampai 2/3 tuntutan, harus banding. Itu kan sistem. Masak kita harus mengikuti itu terus. Rasa keadilan juga harus dipertimbangkan," katanya.
Halius mengungkapkan, rasa keadilan masyarakat akhir-akhir ini terus berkembang seiring banyaknya kasus remeh temeh yang ditangani kejaksaan. Padahal, kasus tersebut bisa dikesampingkan dengan mempertimbangkan posisi tersangka atau terdakwa. "Rasa keadilan masyarakat terus berkembang dahsyat. Aspirasi harus segera ditangkap Kejagung dengan solusi satu sikap," katanya.
Jaksa Agung Basrief Arief berupaya mengakomodir persoalan tersebut. Kasus-kasus yang sudah dinyatakan P-21 atau berkasnya lengkap tidak menutup kemungkinan untuk diteliti kembali. Pihaknya juga akan mempertimbangkan perkara remeh temeh agar tidak diteruskan ke pengadilan.
"Selama ini persepsi masyarakat kan kasus yang sudah P-21 sudah pasti ke pengadilan, padahal belum tentu. Kami akan teliti lagi meski sudah P-21. Kalau tidak layak diteruskan, bisa dikesampingkan seperti di Kejari Cilacap, Jawa Tengah, dalam kasus pencurian pisang," katanya.
Basrief mengaku ikut prihatin dengan maraknya kasus-kasus tersebut. "Kalau dikaitkan dengan masalah-masalah kasus wong cilik, itu keprihatinan kita bersama. Hal-hal begitu tidak perlu ke pengadilan. Harus ada pengertian dari semua lini aparat penegak hukum," katanya. (aga)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tangkapan BNN Pilot Senior di Lion Air
Redaktur : Tim Redaksi