Pasien Peserta BPJS Ditolak di Kota Besar, Bagaimana yang di Pelosok?

Jumat, 16 Juni 2017 – 12:59 WIB
Politikus Senior PAN Dradjad Wibowo, Hanafi Rais dan Saleh Partaonan Daulay mendatangi gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (5/6). Mereka memberikan klarifikasi terkait dugaan aliran dana ke Mantan Ketum PAN Amien Rais dalam Kasus Siti Fadilah. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menyesalkan peristiwa meninggalnya bayi dalam kandungan Reny Wahyuni, 40 yang diduga karena terlambat mendapat pertolongan medis.

Pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan itu ditolak tujuh rumah sakit, termasuk RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat.

BACA JUGA: Pemerintah Harus Tuntaskan Isu Krusial di RUU PPILN

Saleh menyampaikan duka cita atas musibah yang menimpa istri dan anak Hery Kustanto itu.

Selain itu, Saleh menyayangkan kejadian yang menimpa Reny karena terjadi justru di kota besar di mana semestinya sarana kesehatan lebih banyak dan lebih baik dibandingkan di daerah-daerah pelosok tanah air.

BACA JUGA: Upaya Kembalikan Kejayaan Pariwisata Sumut Harus Diiringi Peningkatan SDM

"Apalagi, pemerintah sudah mencanangkan program UHC (universal health coverage) pada tahun 2019," kata Saleh kepada JPNN.com, Jumat (16/6).

Saleh mengatakan, harus disadari bahwa UHC itu bisa berhasil jika semua pihak menyukseskan program BPJS Kesehatan.

BACA JUGA: Dorong Pendidikan Vokasi di Daerah Tujuan Wisata

Bukan hanya kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta. Tapi, juga kesadaran penyedia dan penyelenggaran layanan kesehatan untuk memberikan pelayanan maksimal. Baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta.

"Terkait hal ini, kami akan menanyakan dan meminta pertanggungjawaban pemerintah," kata Saleh.

Pada kesempatan pertama rapat dengan pemerintah, hal ini akan menjadi salah satu fokus perhatian komisi yang membidangi kesehatan itu.

"Penjelasan resmi pemerintah terkait hal ini perlu dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam mendudukkan persoalan ini sebagaimana mestinya," kata legislator Partai Amanat Nasional (PAN) daerah pemilihan Sumatera Utara (Sumut) II ini.

Ke depan, Saleh menegaskan, pemerintah semestinya mengembangkan sistem informasi keterbukaan terkait ketersedian ruang perawatan di fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada.

Dengan sistem itu, pemerintah dan masyarakat luas bisa mengawasi ketersediaan ruang perawatan di seluruh rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang ada.

Sistem seperti ini diharapkan dapat mempermudah pelayanan kesehatan, termasuk untuk menentukan rujukan ke fasilitas kesehatan lain jika memang diperlukan.

"Kemarin itu, ada enam rumah sakit didatangi semua dan semuanya mengatakan penuh. Kan agak aneh itu," katanya.

Jika ada sistem informasi keterbukaan ketersediaan ruang perawatan tidak perlu ke sana kemari. "Kita bisa langsung bisa tentukan ke mana harus pergi. Tentu ini akan banyak menolong orang-orang sakit," pungkasnya. (boy/jpnn)


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler