jpnn.com, JAKARTA - Mantan Kuasa Hukum almarhum Drs. Soerjadi dan almarhum Buttu Hutapea, Paskalis Pieter mendesak pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk segera menindaklanjuti/menuntaskan Kasus 27 Juli 1996.
Penuntasan kasus tersebut sangat penting agar tidak membawa preseden buruk bagi penegakan hukum (law enforcement) dan demokrasi di Indonesia.
BACA JUGA: Buat Warga Jabar, Mulai Tanggal 27 Juli Diberlakukan Sanksi Tegas
Paskalis menilai 24 tahun berlalu, kasus 27 Juli tidak menunjukkan kejelasan penuntasan dan lambat laun akan menjadi kuda tuli. Padahal, kasus 27 Juli merupakan kasus pelanggaran hukum, hak asasi manusia dan demokrasi yang terbesar di era rezim Soeharto.
“Ekses kasus 27 Juli pun telah memakan korban jiwa dan materi yang tak ternilai. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap kasus aquo yang kini menjadi tidak jelas? Tim penyidik Mabes Polri pada waktu itu tidak langsung menarik pelaku-pelaku di kalangan militer dan menjadikannya sebagai tersangka, tetapi lebih mengarah kepada keterlibatan sipil. Ketidakmampuan penyidik Polri untuk menetapkan status tersangka terhadap anggota militer sudah jelas menimbulkan ketidakadilan (injustice),” ungkap Paskalis dalam keterangan persnya, Senin (27/7) dini hari.
BACA JUGA: Selain 500 Peserta, Panglima TNI dan Jenderal Idham Azis Juga Hadir di Acara Ini
Menurut Paskalis, almarhum Soerjadi dan Buttu Hutapea 20 tahun silam telah diperiksa dan ditahan penyidik Mabes Polri dimana sampai saat ini nasib hukum kedua tokoh politik ini sampai meninggal dunia tidak menunjukkan kejelasan.
“Pemeriksaan dan penahanan terhadap kedua tokoh ini pun sarat dengan muatan politis ketimbang hukum. Padahal, secara yuridis Soerjadi Cs tidak dalam kapasitas sebagaimana dituduhkan oleh Mabes Polri,” tandasnya.
BACA JUGA: Daftar Nama 22 Perwira Tinggi TNI yang Naik Pangkat, Selamat!
Paskalis menyayangkan betapa negara yang bernapaskan hukum ketika seseorang ditahan tanpa sebuah proses hukum/pertanggunganjawaban yang tidak jelas.
“Penahanan Drs. Serjadi dan Buttu Hutapea tidak diikuti dengan proses peradilan terhadap kedua tokoh ini secara jelas telah membawa implikasi terjadinya pelanggaran hukum dan Hak Asasi Manusia,” kata Paskalis.
Sejak terjadinya kasus 27 Juli 1996, menurut Paskalis, era pemerintahan Presiden RI pada waktu itu adalah Gus Dur, juga tidak menyelesaikan atau menuntaskan kasus 27 Juli. Setelah itu pemerintahan Presiden Megawati dan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, juga tidak menyelesaikan kasus 27 Juli.
“Dan, terakhir adalah pemerintahan Presiden Joko Widodo juga sama seperti pemerintahan Presiden-presiden sebelumnya,” katanya.
Menurut Paskalis, tidak adanya kemauan politik (good will) dan tidak adanya sense of law enforcement dari pemerintahan Presiden-Presiden tersebut di atas, membuktikan bahwa tidak adanya komitmen/kesungguhan pemerintah menegakkan hukum dan menggunakan hukum dalam menuntaskan kasus 27 Juli.
“Oleh karena itu, kasus 27 Juli hanya menjadi komoditi politik bagi kepentingan orang-orang tertentu,” tegasnya.
Menurut Paskalis, hari ini tanggal 27 Juli 2020, Kasus 27 Juli memasuki usia yang ke-24 tahun. Usia yang dapat dikatakan sudah cukup dewasa, namun mempunyai makna yuridis serta berdimensi politik yang sangat luas.
Masyarakat umum selalu berbicara dan memperingati serta mengenang Kasus 27 Juli dari tahun ke tahun, begitu juga korban kasus 27 Juli selalu memperingati Kasus 27 Juli dan menjadikan sebagai tradisi serta momentum bagi mereka.
“Pendapat umum (public opinion) mengatakan bahwa yang menjadi dalang Kasus 27 Juli atau yang dikenal dengan penyerbuan Kantor DPP PDI pada waktu itu adalah keterlibatan militer Orba. Tuduhan yang diarahkan kepada kelompok Soerjadi atau PDI dalam penyerbuan Kantor DPP PDI pada waktu itu adalah tidak beralasan dan merupakan pemutarbalikan fakta,” pungkasnya.(fri/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Friederich