jpnn.com - JOKOWI - Bila Jokowi masih berteka-teki soal pembentukan kabinet, Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla lebih blak-blakan. Sesuai UU Kementerian Negara No 39 tahun 2008, kabinet yang dibentuk Jokowi-JK akan beranggotakan maksimal 34 menteri negara.
Personal menteri berasal dari dua sumber, yakni profesional dan politikus partai-partai pendukung pencalonan Jokowi-JK.
BACA JUGA: Tetapkan 11 Jabatan Bisa Dilamar Sarjana Semua Jurusan
Kalangan profesional yang direkrut juga tidak menutup kemungkinan terafiliasi dengan partai politik, sementara politikus dipilih tetap mempertimbangkan kapasitas dan kualitasnya. "Pasti kami akan memilih menteri yang pintar dan bersih," katanya.
Jusuf Kalla mengakui hingga kini belum ada pembicaraan antara pimpinan partai anggota koalisi dengan Jokowi-JK untuk menentukan proporsi menteri dari kalangan profesional dan politikus.
BACA JUGA: Kabinet Bersih Bakal Disusun Jokowi-JK
"Diupayakan jumlahnya tidak terlalu timpang. Ada usulan 14 (menteri dari kalangan profesional) dan 10 (menteri) dari parpol," kata Jusuf Kalla di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, kemarin.
Kalla memastikan tiga kementerian yang tidak dikapling untuk politikus adalah Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Menteri Badan Usaha Milik Negara.
BACA JUGA: Ini Penjelasan Ketua KPU Soal Tudingan Berfoto Bersama Tim Jokowi
Tiga kementerian itu sudah dipastikan akan menjadi jatah profesional karena sangat strategis dan rentan menimbulkan masalah bila tak dikelola dengan baik. "Menterinya harus pintar dan independen," terangnya.
Meski akan mengalokasikan menteri untuk kader partai koalisi, Jusuf Kalla membuka kesempatan pada partai nonkoalisi untuk memperkuat kabinet. Namun, seperti anggota partai koalisi, tidak ada jaminan partai yang bergabung akan mendapatkan jabatan yang diinginkan untuk kadernya.
"Jangan ingin masuk dan gabung ke kami terus banyak minta sekian (kursi menteri). Masuklah dulu baru kita susun bersama kabinet," katanya.
Jusuf Kalla mengakui sejumlah partai pendukung sudah menyetorkan nama-nama kader yang diusulkan menjadi calon menteri. Sebagian besar nama yang diusulkan bukan ketua umum partai.
Dalam keterangan usai mengikuti buka puasa bersama di kediaman Menko Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung, Jokowi menegaskan saat ini dia baru membuat kriteria performa calon menteri, yakni memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, memiliki kompetensi manajerial, dan memahami administrasi pemerintahan.
Selain itu, ada dua syarat kepribadian calon menteri-menterinya, yakni bersih dan memiliki kemauan untuk melayani publik.
Jokowi menegaskan, sejak awal pembentukan koalisi partai pendukung Jokowi-JK, dirinya sudah membuat pagar dengan tidak membuat tawar-menawar jumlah kursi atau posisi tertentu dengan ketua umum partai pendukungnya.
Karena itu, Jokowi memastikan tidak ada ketum partai yang menawar untuk menduduki pos kementerian tertentu yang sudah turun-temurun diduduki partai tertentu seperti praktik dalam kabinet saat ini. "Ini sudah jaman apa kok masih pakai kayak gitu," katanya. (dyn/idr)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ganjalan RUU Pemekaran Dipasrahkan ke Daerah
Redaktur : Tim Redaksi