BOGOR -- Meski gagal saat mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari dapil Sumatera Barat, kursi lebih empuk sudah menunggu Patrialis AkbarMantan anggota Komisi III DPR itu termasuk salah satu calon menteri yang dipanggil Susilo Bambang Yudhoyono ke Cikeas, Bogor, Minggu (18/10)
BACA JUGA: Mubarok Jamin SBY Tak Bakal Otoriter
Dari keterangan yang dia sampaikan, tampaknya Patrialis bakal duduk sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum-HAM), menggantikan Andi MattalataBACA JUGA: Jika Presiden ke Senayan, Pamdal Harus Dilibatkan
Sebelumnya, Hatta Radjasa sudah lebih duluan ke Cikeas.Dalam keterangannya usai menjalani wawancara dengan SBY dan Boediono, kepada pers Ketua DPP Bidang Kesra dan Advokasi itu bercerita, dirinya mendapat arahan dari SBY mengenai kondisi hukum di di Indonesia
BACA JUGA: Kader Bangga Ical Tak Ikut Teken Kontrak
Juga dibutuhkan suatu harmonisasi dengan Sekneg dan departemen terkait agar begitu undang-undang selesai tidak ada masalahSaya diminta agar semua itu dibenahi," ungka PatrialisSBY juga berpesan agar setiap RUU yang datang dari pemerintah bisa disiapkan secara lebih cepat dan matangSedang bila ada RUU yang datang dari DPR, harus cepat direspon dan dikoordinasikan dengan departemen terkait.
Selain itu, Patrialis juga mengaku bahwa dalam arahannya SBY meminta perlunya pengaturan prosedur penanganan hak kekayaan intelektual dan hak patenSBY minta agar prosedur birokrasi pengurusan hal itu bisa diefektifkan"Agar birokrasinya tidak terlalu panjang," ucapnyaSelain itu, juga dimintai meninjau aturan mengenai pengurangan hukuman terhadap terpidana tindak pidana tertentu, seperti pelaku teror, yang dinilai selama ini pengurangan hukuman itu terlampau banyak.
Bahkan, dalam arahannya itu, SBY masuk ke persoalan-persoalan teknis sebuah kasus, seperti perkara proyek Sisminbakum yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)SBY berpesan agar kasus seperti itu tidak terulang lagiDalam bekerja nantinya, Patrialis juga diminta untuk menjalin kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Non Government Organization (NGO) yang bergerak di bidang HAM
Sementara, Boediono yang ikut mewawancarainya menekankan mengenai pentingnya memangkas birokrasi perizinan terhadap calon investor yang masuk masuk ke dalam negeriIni penting, kata Patrialis mengulang pesan Boediono, agar investor tidak merasa terganggu oleh persoalan birokrasi dan merasa nyaman menanamkan modalnya di Indonesia(sam,gus/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemesraan Koalisi Diprediksi Hanya 1,5 Tahun
Redaktur : Soetomo