JAKARTA - Partai Bulan Bintang (PBB) mendesak Presiden SBY untuk mengambil langkah konkrit dalam mengatasi persoalan rakyat di daerah. Hal ini demi mengantisipasi suburnya konflik horizontal yang lebih banyak lagi, sehingga stabilitas politik yang diinginkan pemerintah bisa segera terwujud.
"Kerusuhan Bima, Mesuji dan di tempat-tempat lainnya, tidak boleh diredam begitu saja. Tapi harus menyeluruh, hingga akar-akarnya. Karena itu PBB mendesak pemerintahan SBY dan Boediono agar manaruh perhatian serius pada persoalan itu," kata Ketua Umum PBB, M.S. Kaban saat mengungkapkan point rekomendasi hasil Mukernas II PBB di Asrama Pondok Haji, Jakarta Timur, Minggu (29/1).
Menurut Kaban, banyaknya persoalan di daerah yang kerap terjadi dalam periode SBY, sebetulnya, bagian dari buah ketidaktegasan presiden dalam mengatur roda pemerintah. Hal ini tidak bisa dibiarkan terus berlarut, mengingat bangsa Indonesia saat ini butuh sebuah kepastian hukum yang nantinya akan menunjang majunya perekonomian bangsa.
"Selain persoalan daerah, SBY juga masih harus dihadapkan pada persoalan kasus-kasus korupsi besar seperti salah satunya Century dan kasus besar lainnya. Ini tidak bisa didiamkan. Harus dituntaskan jika masih ingin dipercaya masyarakat. Kalu terus seperti ini, jelas akan menjadi preseden buruk bagi pemerintah ini," imbuhnya.
Karena itu, Kaban juga mendesak agar semua UU yang telah merugikan rakyat dan menjadi alat kekuasaan kelompok dan kekuatan asing semata baik di bidang agraria, pertambangan, migas, lingkungan, tenaga kerja dan kehutanan segera di amandemen.
"Coba lihat, kalau merujuk pada UUD 45 pasal 33. Ironis saya melihatnya ketika sejumlah buruh harus turun ke jalan, ini karena pemerintah kurang tegas," ungkapnya.
Selain persolan itu, Kaban juga dengan tegas mendesak pemerintah agar bisa memnciptakan aturan main di pemilu 2014, yang transparan dan adil. Hal ini demi meminamalisir terjadinya praktek politik transaksional yang kerap terjadi setiap pemilu digelar.
"Jangan sampai mengarah diskriminatif dan terjadi politik transaksional. Kita menginginkan agar Pemilu 2014 bisa berjalan baik, tidak seperti Pemilu 2009 yang sangat buruk sekali, baik secara penyelenggaraan maupun sistem yang diberlakukan. Tentu saja ini sangat merugikan partai seperti PBB," ungkapnya.
Di bagian akhir pernyatannya, Kaban juga meminta agar Pemilu 2014 dipercepat. Melihat hasil Pemilu 2009 lalu sangat jelas indikasi cacatnya. Karena itu, untuk mengatasi makin tingginya ketidak percayaan masyarakat kepada pemerintahan sekarang ini sebagai akibat indikasi cacatnya penyelenggaraan Pemilu 2009.
"Pemerintah harus segera mengadakan pemilu yang dipercepat sebagai langkah mengatasi "konstitusional krisis", dan makin menurunya tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah," pungkasnya. (dms)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ditanya Pencalonan, Chairuman Bilang Alhamdulillah Ya
Redaktur : Tim Redaksi