SURABAYA - Penataan kampung di wilayah boezem Morokrembangan sisi utara diapresiasi dunia internasional. Jumat (7/6), secara khusus utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bidang pelaporan permukiman layak meninjau kampung yang dikenal dengan nama Gadugan Utara, Kecamatan Morokrembangan, itu.
Utusan PBB tersebut menyurvei penataan permukiman di berbagai negara. Termasuk Indonesia. Salah satu yang disurvei adalah Surabaya, khusus tentang penataan permukiman oleh pemerintah setempat, dalam hal ini pemkot.
Wilayah yang dikunjungi, antara lain, permukiman dekat boezem Morokrembangan, Gundi sebagai kampung ramah lingkungan, dan permukiman di flat Penjaringan Sari.
Kepada Raquel Rolnik dari High Commissioner for Human Rights PBB, pemkot menunjukkan tiga permukiman yang dinilai paling sukses. Kunjungan pertama diarahkan ke RW 5, Gadukan Utara, untuk melihat upaya warga dan pemkot dalam menyelenggarakan permukiman yang layak bagi warga meski lokasinya berdekatan dengan boezem.
"Tugas saya di sini independen untuk melaporkan sistem penataan permukiman di seluruh dunia dan segala permasalahannya, termasuk Indonesia," jelas Raquel.
Dia ingin mengetahui bagaimana pemerintah membuat kebijakan dalam hal produk peraturan daerah maupun pusat terkait dengan penyelenggaraan tempat tinggal yang layak dan bersinergi.
"Sebab, permukiman yang layak merupakan hak dasar warga di suatu negara sebagai awal untuk mendapatkan akses di bidang lain. Misalnya, kesehatan dan pendidikan," ujar Raquel saat berdiskusi dengan warga.
Hasil kunjungan itu nanti dilaporkan sebagai bentuk refleksi pelayanan pemerintah kepada warga. Saat berkeliling kampung tersebut, Raquel memberikan apresiasi kepada warga setempat atas upaya penghijauan dan teknologi ramah lingkungan.
"Kampung ini relatif kecil, namun mampu menyatukan upaya bersama untuk menciptakan kenyamanan," jelas Raquel.
Tidak hanya hal yang baik-baik, utusan PBB tersebut juga menanyakan kendala warga terhadap pemerintah terkait dengan pelayanan permukiman. Salah satu permasalahan yang masih mereka hadapi saat ini adalah status tanah. Saat ini mereka belum memiliki sertifikat kepemilikan tanah.
Kepala Bidang Sarana Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Kota AA Gde Dwija menyatakan akan terus menjembatani keinginan warga tersebut. Salah satunya dengan mengajak warga setempat untuk ikut mengelola boezem. (zal/c7/diq)
Utusan PBB tersebut menyurvei penataan permukiman di berbagai negara. Termasuk Indonesia. Salah satu yang disurvei adalah Surabaya, khusus tentang penataan permukiman oleh pemerintah setempat, dalam hal ini pemkot.
Wilayah yang dikunjungi, antara lain, permukiman dekat boezem Morokrembangan, Gundi sebagai kampung ramah lingkungan, dan permukiman di flat Penjaringan Sari.
Kepada Raquel Rolnik dari High Commissioner for Human Rights PBB, pemkot menunjukkan tiga permukiman yang dinilai paling sukses. Kunjungan pertama diarahkan ke RW 5, Gadukan Utara, untuk melihat upaya warga dan pemkot dalam menyelenggarakan permukiman yang layak bagi warga meski lokasinya berdekatan dengan boezem.
"Tugas saya di sini independen untuk melaporkan sistem penataan permukiman di seluruh dunia dan segala permasalahannya, termasuk Indonesia," jelas Raquel.
Dia ingin mengetahui bagaimana pemerintah membuat kebijakan dalam hal produk peraturan daerah maupun pusat terkait dengan penyelenggaraan tempat tinggal yang layak dan bersinergi.
"Sebab, permukiman yang layak merupakan hak dasar warga di suatu negara sebagai awal untuk mendapatkan akses di bidang lain. Misalnya, kesehatan dan pendidikan," ujar Raquel saat berdiskusi dengan warga.
Hasil kunjungan itu nanti dilaporkan sebagai bentuk refleksi pelayanan pemerintah kepada warga. Saat berkeliling kampung tersebut, Raquel memberikan apresiasi kepada warga setempat atas upaya penghijauan dan teknologi ramah lingkungan.
"Kampung ini relatif kecil, namun mampu menyatukan upaya bersama untuk menciptakan kenyamanan," jelas Raquel.
Tidak hanya hal yang baik-baik, utusan PBB tersebut juga menanyakan kendala warga terhadap pemerintah terkait dengan pelayanan permukiman. Salah satu permasalahan yang masih mereka hadapi saat ini adalah status tanah. Saat ini mereka belum memiliki sertifikat kepemilikan tanah.
Kepala Bidang Sarana Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Kota AA Gde Dwija menyatakan akan terus menjembatani keinginan warga tersebut. Salah satunya dengan mengajak warga setempat untuk ikut mengelola boezem. (zal/c7/diq)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Motor Curian Dipakai Pelaku Bom Bunuh Diri di Poso
Redaktur : Tim Redaksi