jpnn.com, YANGON - Pasukan keamanan Myanmar mengepung kompleks staf pekerja kereta api yang mogok dalam rangka menentang junta militer, Rabu (10/3).
Di New York, Dewan Keamanan PBB gagal menyepakati pernyataan yang akan mengutuk kudeta di Myanmar, menyerukan pengekangan oleh militer dan mengancam akan mempertimbangkan "tindakan lebih lanjut."
BACA JUGA: Kemesraan Terbongkar, Australia Batalkan Kerja Sama dengan Militer Myanmar
Pembicaraan tentang pernyataan itu kemungkinan akan berlanjut, setelah China, Rusia, India dan Vietnam pada Selasa malam menyarankan amandemen terhadap draf yang disusun Inggris.
Salah satu yang diusulkan adalah penghapusan referensi untuk kudeta dan ancaman untuk mempertimbangkan tindakan lebih lanjut.
BACA JUGA: Kecam Kebrutalan Militer Myanmar, Menlu Singapura Gunakan Istilah Aib Nasional
Staf kereta api di Yangon adalah bagian dari gerakan pembangkangan sipil yang telah melumpuhkan bisnis pemerintah dan termasuk pemogokan di bank, pabrik, dan toko sejak tentara menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dalam kudeta pada 1 Februari.
Pasukan keamanan telah menindak dengan kekuatan yang meningkat setiap hari, protes nasional, meninggalkan negara Asia Tenggara itu dalam kekacauan.
BACA JUGA: Orang Dekat Suu Kyi Tewas di Sel Polisi, Tentara Myanmar Makin Brutal
Lebih dari 60 pengunjuk rasa telah tewas dan 1.900 orang telah ditangkap sejak kudeta, kata Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sebuah kelompok advokasi.
Rekaman yang diunggah di media sosial menunjukkan pasukan keamanan di dekat kompleks staf kereta api. Satu orang yang terlibat dalam pemogokan mengatakan melalui telepon bahwa mereka khawatir akan segera ditindak dengan kekerasan.
"Saya pikir mereka akan menangkap kami. Tolong bantu kami," kata orang itu, yang meminta untuk diidentifikasikan hanya sebagai Ma Su dan bukan nama lengkap mereka.
Dalam siaran langsung Facebook dari daerah tersebut, orang-orang meneriakkan: "Apakah kita staf bersatu? Ya, kita bersatu" dan seorang komentator mengklaim bahwa polisi mencoba untuk menghapus barikade dan mengancam akan menembak.
Detail tidak dapat diverifikasi secara independen. Pejabat polisi dan tentara tidak menanggapi permintaan komentar.
Di kota kedua Myanmar, Mandalay, pengunjuk rasa melakukan aksi duduk pada Rabu, meneriakkan: "Resolusi harus menang".
Pada Selasa, Zaw Myat Linn, seorang pejabat dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi, meninggal dalam tahanan setelah dia ditangkap, tokoh pihak kedua yang meninggal dalam tahanan dalam dua hari.
"Dia terus berpartisipasi dalam protes," kata Ba Myo Thein, anggota majelis tinggi parlemen yang dibubarkan. Penyebab kematiannya tidak jelas. Dalam siaran langsung Facebook sebelum dia ditahan, Zaw Myat Linn mendesak orang-orang untuk terus memerangi tentara, bahkan mengorbankan nyawa.
Dalam isyarat simbolis, sebuah pengumuman yang diposting di halaman Facebook NLD pada Selasa mengatakan anggota parlemen yang digulingkan telah menunjuk Mahn Win Khaing Than, yang merupakan ketua majelis tinggi, sebagai penjabat wakil presiden untuk melakukan tugas Presiden Win Myint dan pemimpin Suu Kyi yang ditangkap. Keberadaan Mahn Win Khaing Than tidak diketahui.
Polisi pada Selasa juga menindak media independen, menggerebek kantor dua saluran berita dan menahan dua jurnalis. Setidaknya 35 jurnalis telah ditangkap sejak kudeta 1 Februari, Myanmar Now melaporkan, 19 di antaranya telah dibebaskan.
Beberapa polisi telah menolak perintah untuk menembak pengunjuk rasa yang tidak bersenjata dan telah melarikan diri ke negara tetangga India, menurut wawancara dengan seorang petugas dan dokumen rahasia polisi India.
"Karena gerakan pembangkangan sipil mendapatkan momentum dan protes yang diadakan oleh pengunjuk rasa anti-kudeta di berbagai tempat, kami diperintahkan untuk menembak para pengunjuk rasa," kata empat petugas dalam pernyataan bersama kepada polisi di kota Mizoram, India.
"Dalam skenario seperti itu, kami tidak punya nyali untuk menembak orang-orang kami sendiri yang merupakan demonstran damai," kata mereka.
Amerika Serikat "dilawan" oleh tentara Myanmar yang terus menggunakan kekuatan mematikan terhadap rakyatnya dan terus mendesak militer untuk "menahan diri secara maksimal," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price, Selasa.
Tentara telah membenarkan kudeta tersebut dengan mengatakan bahwa pemilihan November yang dimenangkan oleh NLD dinodai oleh penipuan - sebuah klaim yang ditolak oleh komisi pemilihan. Tentara telah menjanjikan pemilihan baru, tetapi belum mengatakan kapan itu akan diadakan.
Junta telah menyewa pelobi Israel-Kanada sebesar USD 2 juta (Rp 28,8 miliar) untuk "membantu menjelaskan situasi sebenarnya" dari kudeta militer ke Amerika Serikat dan negara lain, dokumen yang diajukan ke Departemen Kehakiman AS menunjukkan.
Ari Ben-Menashe dan perusahaannya, Dickens & Madson Canada, akan mewakili pemerintah militer Myanmar di Washington, serta melobi Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Israel dan Rusia, dan badan-badan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, menurut perjanjian konsultasi. (ant/dil/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Adil