jpnn.com, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil menandatangani MoU tentang Pelestarian dan
Pemanfaatan Sumberdaya Hutan dan Lingkungan Hidup di Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (11/4).
BACA JUGA: Jokowi Minta Dahulukan Keselamatan Warga Teluk Balikpapan
Menurut Menteri Siti, kerja sama dengan NU sangat penting untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan sumberdaya alam Indonesia bagi
masyarakat.
BACA JUGA: KLHK Kembangkan Sistem Pengaturan Tata Air dan PLTB
Apalagi, saat ini KLHK telah mengalokasikan 12,7 hektar hutan untuk masyarakat melalui program hutan sosial dengan lima skema.
Yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HkM), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan.
BACA JUGA: KLHK Klaim Ceceran Minyak di Balikpapan Sudah Jauh Berkurang
"Harapannya melalui kerja sama ini lebih meningkatkan komitmen kita bersama dengan tujuan meningkatkan keterpaduan dan sinergitas antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam pelestarian dan pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan hidup," ujar Menteri Siti dalam sambutannya.
Menteri Siti berharap keadilan ekonomi terwujud nyata dan kesenjangan sosial bisa didongkrak dengan adanya program perhutanan sosial yang dijalankan pemerintah.
"Mudah-mudahan dengan kerja sama PBNU kita bisa merealisir sebaik-sebaiknya program untuk masyarakat," imbuh Menteri Siti.
Sementara itu, Kiai Said Aqil mengatakan, Menteri LHK sudah tepat memilih NU untuk bekerja sama menjaga sumberdaya alam.
"Tidak salah kerja sama ini. Ini sudah tepat karena kebanyakan masyarakat sekitar lingkungan kehutanan itu adalah orang NU, dan kelihatan miskin-miskin karena hutan yang punya pusat kekayaan saat ini adalah milik orang Jakarta," tegas Kiai Said.
Dia pun memastikan PBNU tidak berorientasi profit dalam mendukung kinerja pemerintah.
Karena NU memegang amanah para pendahulunya agar menjaga NKRI dan sumberdaya alamnya dengan hati.
"Mudah-mudahan MoU ini bermanfaat bagi semua bukan hanya untuk NU dan kementerian tapi bagi rakyat Indonesia," pungkasnya. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Selidiki Pipa Pertamina Bocor, KLHK Terjunkan Tim Penyela
Redaktur & Reporter : Natalia