jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama pimpinan MPR lainnya mengunjungi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Salemba, Jakarta, Rabu (27/11).
Bamsoet dkk diterima langsung oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj di ruangannya. Awak media tak bisa meliput secara langsung karena pertemuan dilakukan secara tertutup. Setelah kurang lebih dua jam melakukan pembicaraan, semuanya keluar dengan semringah.
BACA JUGA: PBNU: Pernyataan Sukmawati Tidak Ada Manfaatnya Sama Sekali
Bamsoet langsung menjelaskan, bahwa pihaknya dititipi pesan dan usulan dari PBNU.
"Kami tadi dapat masukan, berdasarkan hasil Munas di 2012 bulan September, disampikan, mengusulkan, bahwa PBNU merasa pemilihan presiden dan wakil presiden lebih bermanfaat dan lebih tinggi kemaslahatannya dikembalikan ke MPR ketimbang langsung, karena banyak mudaratnya, itu Munasnya di Kempek, Cirebon, 2012," ungkap Bamsoet.
BACA JUGA: MPR RI Menjadi Sangat Strategis, Apalagi Kalau Ada Amendemen UUD 1945
Selain itu, lanjut Bamsoet, PBNU juga meminta agar permasalahan umat dan sebagian besar masyarakat Indonesia terkait keadilan bisa diperhatikan.
"Masalah keadilan dan pemerataan ekonomi di pasal 33 menurut PBNU perlu dikaji kembali agar tujuan bernegara untuk lebih memberi keadilan besar bagi masyarakat Indonesia," ucapnya.
BACA JUGA: Said Aqil Minta Umat tak Dengarkan Arahan Ulama yang Sifatnya Adu Domba
Sementara itu, Said Aqil mengonfirmasi bahwa PBNU memang menyampaikan banyak hal ke Bamsoet sebagai Ketua MPR dan rombongan pimpinan lainnya.
"Saya, dari PBNU sampaikan banyak hal. Paling penting ialah sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, nyatanya masih jauh dari harapan, jauh panggang dari api. Ketimpangan sosial, kemiskinan, pengangguran, gap ekonomi. Banyak warga berada di tepi kekayaan alam, hutan, laut, tambang. Ini harus diperhatikan," katanya.
Dia juga memaparkan soal pemilihan itu merupakan keputusan Munas NU di Kempek, Cirebon, kyai sepuh pada 2012 lalu. "Mudaratnya, pemilu langsung itu high cost, bukan hanya soal uang, tetapi soal cost sosial, karena konflik sosial itu yang sangat mengancam. Betapa keadaan mendidih, panas dan mengkhawatirkan, masa setiap lima tahun harus begini," tuturnya. (dkk/jpnn)
Redaktur & Reporter : Muhammad Amjad