PDIP: APBN Harus Sejahterahkan Rakyat

Kamis, 18 Oktober 2012 – 14:49 WIB
JAKARTA - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR, Puan Maharani, mengharapkan, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2013 dapat menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat. Puan juga menginginkan APBN 2013 itu menjadi landasan investasi bagi kepentingan rakyat yang lebih besar.

"Anggaran bukan hanya untuk ketahanan fiskal sebagaimana yang sering disebut-sebut," kata Puan, usai rapat paripurna DPR, Kamis (18/10), di gedung parlemen,  Jakarta.

Sidang paripurna DPR, hari ini rencananya juga melakukan pengambilan keputusan terhadap RUU tentang APBN 2013. Namun, pengambilan keputusan itu akan ditunda dengan penjadwalan ulang tanggal 23 Oktober 2012.

Puan menegaskan,  raksi PDI Perjuangan di DPR melihat, memang ada hal-hal penting dalam RUU APBN 2013 itu yang belum diselesaikan.
Puan mendapat laporan bahwa penundaan itu akibat dari alokasi hasil pemotongan anggaran belanja perjalanan dinas sebesar 10-15 persen untuk dialokasikan dalam belanja modal. Alokasi anggaran hasil kenaikkan Tarif Tenaga Listrik serta penggunaan anggaran cadangan energi.
Namun, dia meyakini penundaan  hanya beberapa hari itu tidak akan memberikan efek negatif demi tersusunnya APBN yang baik.

Dicontohkan, soal pengurangan anggaran untuk perjalanan dinas. Menurutnya, ketika anggaran itu dipangkas, maka kalau mau memindahkan ke pos lain, tidak bisa seenaknya saja. "Tidak bisa main pangkas dari satu tempat ke tempat yang lain," kata cucu Bung Karno itu.
Sebab, ditegaskan Puan, namanya APBN itu tidak bisa sembarangan dan dibahas dengan main-main.

Karenanya, dia menilai penundaan yang dilakukan untuk beberapa hari itu tidak masalah. "Paling lambat minggu depan akan kita putuskan," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR Tamsil Linrung di Gedung DPR menambahkan penundaan itu disebabkan oleh pembahasan untuk penghematan perjalanan dinas yang diajukan oleh Komisi  IX dan Komisi X terhadap mitra kerjanya belum selesai disepakati.

"Penjadwalan tanggal 23 Oktober, karena ada penghematan perjalanan dinas belum selesai pembahasan di komisi X Mendikbud, Menpora saya dengar sudah selesai tapi suratnya belum masuk dan IX tinggal kelembagaan," ujar Tamsil. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bandara 24 Jam Dapat Pro Kontra

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler