jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eriko Sotarduga mengaku belum mengetahui isi pembicaraan antara mantan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
Karena itu, Eriko mengaku belum mengetahui apakah Ahok akan menjadi pimpinan, direktur, direktur utama, atau komisaris di salah satu BUMN.
BACA JUGA: Pernyataan Keras Aktivis FPI Soal Ahok Mau Jadi Bos BUMN
Meski begitu, Eriko menegaskan sesama kader PDI Perjuangan, tentu dia bangga karena Ahok diberikan penghargaan untuk menempati salah satu pos di perusahaan pelat merah tersebut.
“Sebagai sesama kader kami tentu merasa sangat berharga. Artinya kader kami yang kader yang memang baik yang sudah menunjukkan kinerja baik diberikan juga penghargaan,” kata Eriko di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/11).
BACA JUGA: Analisis Arief Poyuono Gerindra Andai Ahok Pimpin BUMN Energi
Menurut dia, hal ini tentu menjadikan kader di PDI Perjuangan mendapatkan semangat baru. Artinya, ujar Ericok, orang yang bekerja dengan baik dan benar dihargai oleh Presiden Joko Widodo.
“Mengenai tugasnya apa tentunya kami belum mendapatkan informasi ke sana,” ujar dia.
BACA JUGA: 5 Alasan Deddy Anggap Ahok Pantas jadi Dirut PLN
Eriko menjelaskan kalau memang Ahok nanti sudah menerima penugasan di salah satu BUMN, maka PDI Perjuangan harus melepaskannya untuk bangsa dan negara. Artinya, Ahok juga harus melepaskan diri dari partai.
“Tentunya partai dalam hal ini tidak berkeberatan, memberikan restu dan dukungan,” katanya.
Bahkan, Eriko menyatakan partai juga akan membantu Ahok yang kalau menjadi petinggi BUMN akan bermitra dengan Komisi VI DPR.
“Tentu kami akan berkomunikasi lebih lanjut,” kata anak buah Megawati Soekarnoputri di PDI Perjuangan itu.
Hanya saja, Eriko sekali lagi menegaskan sejauh ini belum ada informasi langsung dari Ahok maupun Erick, apakah benar mantan bupati Belitung Timur, itu benar-benar diberikan kepercayaan kepercayaan menjadi salah satu eksekutif atau komisaris di bumn mana pun itu.
“Sekali lagi apa pun persyaratan itu tadi kan sudah disampaikan Pak Djarot (politikus Djarot Saiful Hidayat) kalau sebagai pengurus harus mundur, tetapi kalau sebagai anggota biasa ya ini yang harus kami lihat aturan seperti apa,” tandasnya. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy