Dewi Ariyani menambahkan, imbauan pemerintah kepada bank untuk membantu pembiayaan hingga konverter kit belum tersedia, semakin menunjukkan kesewenangan dalam pembuatan kebijakan.
"Selain menyakiti dan mengabaikan hak rakyat, pemerintah juga dianggap lalai dalam melaksanakan tugas sebagai penjaga garda devisa negara," kata Dewi, di Jakarta, Rabu (11/1).
Dijelaskan, kebocoran penerimaan negara di berbagai bidang tidak pernah serius diatasi. Khusus bidang energi mulai urusan mafia energi, bocornya pajak migas dan pertambangan, royalty fee yang minim, DMO yang terbaikan, hingga debirokratisasi ESDM tidak dilakukan secara terintegrasi dan serius.
"Kondisi ini mengakibatkan berbagai ketimpangan dan kehancuran tatanan kebijakan pemerintah," katanya.
Aryani juga mengecam pemerintah karena dalam mengambil kebijakan yang menyangkut hidup orang banyak tidak melibatkan para ahli. "Kita ini punya banyak sekali pakar administrasi dan kebijakan publik," katanya.
Harusnya, kata dia, itu diberdayakan dan kapitalisasi semua kemampuan sumber daya manusia bidang ini. "Sebar ke seluruh kementerian dan lembaga-lembaga negara sehingga dapat segera membantu menyelesaikan berbagai masalah bangsa khusus kebijakan publik. Jika tak tansparan dan tidak benar-benar siap dengan semua kajian dan resikonya, maka tindakan paling baik saat ini adalah membatalkan kebijakan pembatasan BBM," tambahnya.
Aryani meminta pemerintah untuk menyelesaikan lebih dulu semua aspek penting sebelum kebijakan diluncurkan. "Jangan pernah main-main dengan kepentingan rakyat banyak," tambahnya.
Dia mengingatkan, jika pemerintah ingin melaksanakan pilot project atau percobaan kebijakan sebaiknya tidak di DKI Jakarta. Sebab wilayah yang akan memberi dampak paling tinggi dalam setiap kebijakan adalah DKI. "Jangan ambil resiko terlalu berani jika tak benar-benar siap," tegasnya.
Ia juga menyoroti pernyataan Dirjen Pajak mengenai pemasukan negara sektor energi mencerminkan terjadi kebocoran dan gejala mafia yang tidak bisa tersentuh petugas pajak. "Praktek-praktek semacam ini makin menjamur karena pemerintah membuka peluang. Salah satu indikatornya adalah dengan tidak adanya kebijakan yang menyeluruh," kata politisi muda PDI Perjuangan, itu. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pejabat Minta Setoran, Pengusaha Lurus Sulit Bersaing
Redaktur : Tim Redaksi