PDIP Daftarkan 21 Ribu Caleg

Sabtu, 14 Juli 2018 – 15:54 WIB
Hasto Kristiyanto. Foto: Humas PDIP for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Hingga hari ke-10 masa pendaftaran caleg ke KPU, Jumat (13/7), belum ada satu pun partai politik peserta pemilu yang mendaftarkan calon anggota legislatifnya. Kamis (12/7) PKB sempat akan mendaftarkan calegnya, tapi ternyata urung terlaksana sehingga tertunda.

”Dari 16 partai politik, ada 12 partai yang sudah memberikan konfirmasi jadwal kehadirannya antara tanggal 14–17 (Juli),” terang Ketua KPU Arief Budiman saat ditemui di kantornya, Jumat. Tanggal 17 Juli merupakan batas akhir pendaftaran.

BACA JUGA: Ada Pembicaraan soal Poros Ketiga di Pertemuan PDIP-Demokrat

Menurut Arief, beberapa parpol yang sudah konfirmasi jadwal adalah Partai Garuda, Demokrat, Hanura, Berkarya, PPP, PAN, PSI, dan PKS. Bila tidak ada perubahan jadwal, Partai Garuda dan Demokrat akan mendaftarkan calegnya siang ini.

Berbeda dengan level pusat, di level provinsi maupun kabupaten/kota, sejumlah partai sudah mendaftarkan calegnya secara resmi ke KPU masing-masing. Karena itu, di sisa waktu empat hari ke depan, parpol diminta memastikan semua syarat pencalonan terpenuhi sehingga tidak perlu ada perbaikan.

BACA JUGA: Senyum Megawati Usai Ditemui Demokrat

Meski demikian, partai-partai tersebut sudah hampir merampungkan pengisian data caleg di sistem informasi pencalonan (silon) KPU. Hingga Jumat sore, praktis hanya Partai Golkar, Garuda, dan PKPI yang pengisian daftar calegnya masih minim. Untuk sementara, PKB yang paling banyak mengisi data di silon dengan 553 caleg di 80 daerah pemilihan.

Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, pihaknya akan melakukan pedaftaran caleg pada Minggu (15/7). Menurut dia, pendaftaran akan dilakukan secara serempak baik DPR RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota.

BACA JUGA: PDIP Kekurangan Caleg Perempuan untuk Papua dan Papua Barat

Anggota DPR RI itu mengatakan, jumlah keseluruhan caleg yang akan didaftarkan sekitar 21 ribu. Yang paling banyak tentu caleg DPRD kabupaten/kota. Apalagi, ada beberapa pemekaran wilayah. Namun, dia tidak tahu pasti jumlahnya.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menambahkan, pihaknya akan mengikuti semua prosedur yang ditetapkan KPU. Salah satunya terkait larangan mencalonkan mantan napi korupsi.

Sejak awal, kata dia, pihaknya sangat tegas terhadap kader yang terjerat kasus korupsi. Baik yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK maupun yang pengembangan kasus.

Jadi, kata dia, sikap PDIP sangat jelas terhadap pencalonan anggota dewan. Partainya menjaring kader terbaik untuk menjadi caleg. Mereka juga sudah melakukan kaderisasi matang sehingga siap bekerja dengan baik. ”Mereka juga akan menjadi mesin pemenangan Presiden Joko Widodo,” papar dia. (byu/lum/c10/fat)

BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP - Demokrat Bahas Poros Ketiga


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler