JAKARTA--Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada pemerintah untuk segera menggunakan sebuah keputusan, dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) misalnya, yang mengatur pelaksanaan pemilukada khusus di Aceh.
"Kami cermati, keadaan di aceh, ulama, akademisi terus dan menginginkan adanya rekonsiliasi dan ini penting karena merupakan pintu perdamaian. Apakah itu menunggu perda Pilkada atau Qonun, saya kira itu wewenang pemerintah pusat," kata Ketua Fraksi PDIP di DPR, Tjahjo Kumolo, Rabu (10/1) kepada wartawan di Jakarta.
Dia mengatakan, kalau melihat indikasinya, pemerintah harus segera mengevaluasi langkah-langkah. Karena, kata dia, seminggu ini warga di kampung mulai pada kondisi darurat sipil, suasana keresahan masyarakat dan ancaman semakin tinggi, cek point di jalan, baik siang atau malam harus segera dihentikan. "Karena menimbulkan rasa tak nyaman," tegas Anggota Komisi I DPR, itu.
"Kecemburuan sosial dan ekonomi yang dikatakan oleh Gubernur Aceh itu bukan hal yang benar karena angka pengangguran sebuah indikasi pemerintah pusat dan pemda Aceh, itu gagal untuk sejahterakan masyarakat," terang Tjahjo. Ia menegaskan , intelijen juga harus bekerja.
Sebagai contoh di Papua, katanya, bagaimana mengkoordinir, mengidentifikasi 250 lebih inteljgen yang bermain di Papua. Ada intelijen TNI, dan matra-matra lain, ada juga Inteligen Kopassus sampai 176, ada Inteligen BIN dan ini tak ada koordinasi dengan Inteligen Polri dan tak pernah singkron dengan Intel Polri. "Saya tidak katakan apakah ada masalah internal. Tapi ini harus dicermati," kata Sekjen PDI Perjuangan, itu.
Dia meminta intelijen terus mecermati kemungkinan masih adanya kelompok yang menghendaki Aceh merdeka. "Jangan sampai memunculkan Aceh merdeka," katanya.
Dia juga mengingatkan pemerintah jangan membentuk Satgas apapun atau badan baru untuk Aceh. "Cukup inteliugen dimaksimalkan, ada TNI, Polri, BIN," katanya.
Tjahjo juga mengingatkan, jangan sampai Pilkada Aceh menjadikan pintu masuk membuat Aceh tidak aman lagi, menjadi pintu masuk bagi kelompok lain yang ingin merdeka, membuat rusuh, menolak warga daerah lain. "Pemerintah pusat jangan cepat ambil keputusan ini masalah kriminal. Jangan ambil cepat keputusan tapi perlu ditelaah, dicermati dan perlu masukan semua pihak," katanya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mega Dorong Pengusaha Mobil Lokal Diberi Modal
Redaktur : Tim Redaksi