jpnn.com - BULELENG - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa partainya mendukung penuh langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta pemerintah menunda pencairan atau penggunaan dana bantuan sosial (bansos) di kementerian pada masa kampanye pemilihan umum ini. Menurutnya, dana bansos itu rawan dipolitisasi demi kepentingan pemilu partai-partai politik tertentu.
Hasto bahkan mengaku curiga ada upaya sengaja memanfaatkan dana bansos itu sebagai upaya menjaring pemilih demi kepentingan partai politik tertentu. Tudingan itu didasari pada kenaikan dana bansos dalam APBN 2014 dari Rp 55,8 triliun menjadi Rp 91,8 triliun.
BACA JUGA: Kemenag Gratiskan Kain Ihram dan Mukena Bagi Jamaah Haji
"Ini hasil realokasi anggaran pemerintah sendiri. Kami mendukung KPK yang kemudian untuk mengingatkan pemerintah agar dana bansos ditunda," kata Hasto di sela-sela kampanye Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, di Lapangan Busungbiu, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Kamis (3/4).
Ia menegaskan, faktanya dana bansos memang kuat keterkaitannya dengan pemilu. Dia khawatir terjadi politisasi terhadap APBN lewat bansos itu.
BACA JUGA: Dampak Tsunami Chili, Wilayah Indonesia Dipastikan Sudah Aman
"Yang harusnya dipakai rakyat misalnya untuk lapangan kerja, diganti dengan sifatnya bantuan-bantuan, bagi-bagi uang. Ini semacam legalisasi politik uang sendiri dari APBN," bebernya. (boy/jpnn)
BACA JUGA: KPK Periksa Legal Manager‎ TV One Untuk Anas
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jantungan, Emir Moeis tak Hadiri Pembacaan Putusan
Redaktur : Tim Redaksi