JAKARTA – Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, menilai wajar jika setiap kebijakan Dahlan Iskan sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi sorotan publik. Termasuk, jika kebijakan tentang pendelegasian kewenangan Menteri BUMN ke para direksi juga dipersoalkan para politisi di Senayan.
Namun menurut Tjahjo, jika Dahlan yakin dengan kebijakannya maka sebaiknya tetap dipertahankan. “Itu kan salah satu ‘gaya’ seorang menteri yang juga merupakan pejabat politik. Jadi wajar kalau gayanya selalu jadi perbincangan masyarakat dan politisi. Tapi, menurut saya, kalau itu niatnya baik, ya jalankan saja. Yang penting harus ada manfaatnya buat masyarakat,” kata Tjahjo saat dihubungi wartawan dari Jakarta, Senin (16/4).
Terkait interpelasi, mantan Ketua Fraksi PDP DPR itu menegaskan DPR memang memiliki hak-hak konstitusi. Namun Tjahjo juga meminta usulan interpelasi tidak buru-buru dicurigai.
“Jangan selalu mencurigai parpol atau langkah-langkah konstitusional fraksi-fraksi DPR. Apapun, ada hak-hak DPR yang itu merupakan langkah konstitusional DPR,” katanya.
Namun Tjahjo juga mengingatkan, dalam politik kecurigaan adalah hal biasa. “Kalau ada parpol yang mencurigai, ya sah-sah saja dalam berpolitik,” ungkap anggota Komisi I DPR itu.
Seperti diketahui, Keputusan Menteri BUMN Nomor 236/MBU/2011 dianggap menyalahi beberapa aturan karena dianggap bisa memberikan wewenang direksi BUMN untuk melakukan penjualan aset tanpa mekanisme yang benar.
Hak interpelasi diajukan karena SK Menteri BUMN Nomor 236/MBU/2011 dinilai melanggar sejumlah undang-undang. Yakni UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 19/2003 tentang BUMN, UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, dan UU Nomor 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPT Berantakan Picu Golput
Redaktur : Tim Redaksi