jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menginginkan isu keadilan jadi perhatian oleh masyarakat. Sebab, dia menilai masalah utama yang dihadapi Indonesia saat ini adalah mewujudkan salah satu tujuan utama Pancasila, yakni keadilan sosial dalam bidang ekonomi yang belum terwujud sepenuhnya.
Hasto menerangkan, Bung Karno menyatakan prinsip keadilan di Pancasila itu hadir sebagai pilar kemakmuran. Bahwa di atas bumi Indonesia Merdeka tidak boleh lagi ada kemiskinan
BACA JUGA: Viral Penjemputan Paksa Jenazah PDP Corona, Polri Langsung Keluarkan Telegram
"Praktis Pancasila dalam kehidupan berbangsa, instrumen terminalnya adalah keadilan itu. Suatu pijakan yang visioner, namun menyentuh hal yang paling hakiki setiap manusia terjajah yakni rasa keadilan," kata Hasto saat menjadi keynote speaker dalam webinar bertema 'Pancasila dan Keadilan Sosial', yang digelar Selasa (9/6), dalam rangka perayaan Bulan Bung Karno.
Dengan prinsip gotong royong Pancasila, maka negara dan rakyat Indonesia berdiri di atas tujuan mewujudkan tatanan masyarakat yang adil di segala bidang kehidupan. Khususnya adil secara politik, adil di bidang hukum, dan adil di bidang ekonomi.
BACA JUGA: Update Corona 9 Juni: Penambahan Pasien COVID-19 di Jakarta Tertinggi Sepanjang Juni
Menurut Hasto, adil di bidang politik dijabarkan dalam bentuk keseteraan setiap warga negara, penghormatan atas hak politik untuk berserikat dan berkumpul serta menyampaikan pendapat.
Adil di mata hukum diwujudkan dalam prinsip kesetaraan dalam hukum. Masalahnya hukum masih dikooptasi oleh kekuasaan yang digerakkan oleh kepentingan. Terlebih dalam realitas model reproduksi politik yang liberal dan kapitalistik pascakrisis 1997.
BACA JUGA: Update Corona 9 Juni: Perkembangan Bagus di RS Darurat Wisma Atlet
"Kami masih lihat, keadilan dalam hukum terhambat oleh reproduksi gaya politik AS melalui NCID. Inilah suprastruktur politik kita hingga begitu liberal kapitalistik," kata dia.
Di bidang ekonomi, secara ideologis dan konstitusional mengatur Indonesia dibangun untuk semua, berdiri di atas semua paham individu atau golongan.
Untuk itu bumi, air dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya dikuasai negara. Demikian halnya cabang-cabang yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak.
"Legalitas ideologis-konstitusional sebagai jalan bekerjanya keadilan sosial sangat kuat. Masalahnya keadilan dalam bidang ekonomilah yang saat ini menjadi persoalan pokok," kata Hasto.
Hasto juga menekankan PDIP terus berupaya agar rasa adil di dalam sektor perekonomian ini bisa terwujud.
Hasto mengakui pihaknya bersyukur karena memiliki Dasa Prasetya Partai yang berfungsi memastikan kader yang duduk di kursi legislatif berjanji melaksanakan prinsip keadilan sosial di bidang ekonomi sesuai Pancasila.
"Dengan itu, kita berjuang mewujudkan lewat memastikan terlaksananya politik anggaran yang bertujuan memberdayakan rakyat," kata Hasto.
Hasto melanjutkan, dengan legalitas ideologis dan konstitusional, serta basis legitimasi dari harapan perubahan nasib rakyat, maka penjiwaan prinsip keadilan sosial ini harus dijalankan.
"Yakni melalui perubahan secara stuktural dan dilakukan secara progresif," pungkasnya.
Webinar tersebut menghadirkan juga Sekjen DPP Muhammadiyah Abdul Muti', Ketua DPP PDIP bidang kaderisasi dan ideologi Djarot Saiful Hidayat, Walikota Semarang Hendar Prihadi, Sekjen Transparency International Indonesia Y.Danang Widoyoko, dengan Bonnie Triyana sebagai moderator. Hadir juga ratusan pengurus PDIP tingkat kabupaten/kota dari seluruh Indonesia. (tan/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga