jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memastikan, para calon kepala daerah yang diusung partainya tidak memiliki masalah hukum, serta tak tersangkut dengan organisasi terlarang.
Hasto menerangkan, dalam waktu dekat pihaknya akan kembali mengumumkan 75 calon kepala daerah, yang akan bertarung di Pilkada Serentak 2020.
BACA JUGA: Hasto PDIP Yakin Pilkada 2020 Bakal Berdampak Positif Bagi Perekonomian
Dalam rangka memperkuat mekanisme kelembagaan parpol serta fungsi pendidikan politik serta kaderisasi kepemimpinan, maka PDIP membangun proses rekrutmen calon.
Prosesnya dimulai dari penyaringan dan penjaringan calon dari bawah.
BACA JUGA: Selasa Besok, PDIP Bakal Umumkan Cakada Tahap III
Hal itu disertai dengan proses pemetaan politik, yang salah satunya melalui survei politik.
"Kami juga melakukan pertimbangan politik ideologis strategis, dalam pengertian mereka yang masuk organisasi terlarang tidak mungkin kami calonkan sebagai calon kepala daerah," kata Hasto dalam diskusi daring Taruna Merah Putih (TMP) bertema "Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19", Minggu (9/8) malam.
BACA JUGA: PDIP Umumkan Paslon Kepala Daerah di Solo Bersamaan Bali dan Makassar
Mereka yang punya persoalan hukum, tidak mungkin kami calonkan."
Hasto menyampaikan, pihaknya berkomitmen untuk mendorong paslon agar memahami Pancasila sebagai dasar penerapan kebijakan.
Oleh karena itu pula, PDIP mempersiapkan sebaik-baiknya para calon kepala daerah tersebut.
"Yakni melalui sekolah calon kepala daerah yang untuk Pilkada serentak 2020 ini kami bagi tiga gelombang. Dan gelombang pertama dijalankan 19 Agustus mendatang," ujarnya.
Wasekjen DPP PDIP Arif Wibowo mengatakan pemerintah dan para calon kepala daerah harus mewaspadai, potensi masifnya politik uang dalam pilkada di tengah kondisi pandemi Covid-19.
"Menjadi tugas bersama bagaimana agar kualitas pilkada tidak tercoreng akibat permainan politik uang tersebut," kata Arif.
Selain itu, di luar kapasitas, kapabilitas, personal yang maju sebagai pasangan calon di pilkada kali ini, Arif juga mengingatkan ada faktor lain yang mau tak mau menjadi perhatian dalam rangka pandemi.
"Yakni memastikan mesin politik parpol, bukan hanya PDI Perjuangan saja tapi juga parpol lain, bekerja efektif dan adaptif, saya tekankan soal adaptif ini, terhadap meluasnya pandemi covid-19," pungkas Wakil Ketua Komisi II DPR itu.
Dalam acara tersebut, hadir juga Ketua TMP Maruarar Sirait, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Bupati Tulung Bawang Winarti, Wasekjen PDIP Arif Wibowo, dan Mendagri Tito Karnavian. (tan/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga